Jakarta – Pemerintah memastikan harga BBM subsidi tidak akan naik hingga akhir 2026, dengan catatan tekanan harga minyak dunia masih berada dalam skenario yang telah dihitung. Pemerintah menyatakan telah menyiapkan berbagai simulasi untuk menjaga stabilitas harga BBM di tengah gejolak geopolitik global.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah siap mempertahankan harga BBM bersubsidi hingga akhir tahun dengan asumsi harga minyak mentah berada di kisaran 100 dolar AS per barel. “Kami siap tidak menaikkan (harga) sampai akhir tahun untuk BBM bersubsidi ya, dengan asumsi harga minyak 100 dolar AS per barel sampai akhir tahun, sudah dihitung rata-rata,” ujar Purbaya, Senin, 6 April 2026.
Menurut Purbaya, perhitungan pemerintah mencakup beberapa skenario harga minyak dunia, mulai dari 80 dolar AS hingga 100 dolar AS per barel. Ia menegaskan anggaran subsidi masih memadai untuk menjaga harga tetap stabil hingga akhir tahun. “Jadi, (BBM) yang bersubsidi sampai akhir tahun aman. Jadi, masyarakat di luar nggak usah ribut, nggak usah takut, kami sudah hitung (anggaran subsidinya masih cukup),” katanya.
Purbaya menyebut ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi penopang utama kebijakan tersebut. Selain APBN, pemerintah juga menyiapkan bantalan dari sumber dana lain, salah satunya Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang disebut mencapai Rp420 triliun, termasuk Rp200 triliun yang ditempatkan di sektor perbankan.
Ia juga menyinggung potensi tambahan penerimaan negara dari sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) sebagai penyangga anggaran. “Yang penting adalah dananya ada, cushion kita masih ada, nanti juga Pak Menteri ESDM (Bahlil Lahadalia) menjanjikan pendapatan yang lebih dari kenaikan harga minyak dan harga batubara di pasar dunia,” tuturnya.
Di sisi belanja, pemerintah mendorong efisiensi anggaran kementerian dan lembaga untuk menjaga kesinambungan fiskal. Purbaya menjelaskan, setiap kenaikan harga minyak sebesar 1 dolar AS per barel dapat menambah beban subsidi sekitar Rp6,8 triliun.
Ia menambahkan, pengendalian belanja dan peningkatan pendapatan negara dilakukan agar defisit APBN tetap terjaga di kisaran 2,92 persen tanpa harus mengandalkan SAL. “Nanti kami ajak (kementerian dan lembaga) supaya minimum (meminimalkan pengeluaran), kami kendalikan dan kami maintain (jaga) yang lain juga, kami boost (tingkatkan) pendapatan dari beberapa sektor, termasuk komoditas,” ucapnya.
