Pada sore 9 April, Majelis Nasional mendengarkan “Laporan Verifikasi” dari Komite Ekonomi dan Keuangan mengenai situasi sosial-ekonomi dan anggaran negara tahun 2025, pelaksanaan pada 2026, serta rangkuman periode 2021–2025 dan arah kebijakan 2026–2030.
Dalam laporan tersebut, audit menyebutkan bahwa pada 2025 pertumbuhan PDB mencapai 8,02% dan seluruh 15 dari 15 target utama dinyatakan tercapai serta melampaui sasaran. Pendapatan anggaran negara meningkat dibandingkan perkiraan. Dari sisi belanja, pelaksanaan anggaran disebut sesuai ketentuan, dengan tingkat pencairan mencapai 98% dari rencana.
Meski demikian, laporan menyoroti sejumlah persoalan. Proyeksi pendapatan dinilai belum akurat. Tunggakan pajak domestik juga masih tinggi, sekitar 247,1 triliun VND, naik lebih dari 21% dibandingkan tahun sebelumnya.
Komite Ekonomi dan Keuangan juga menilai penyaluran modal investasi publik belum merata. Realisasi modal dari anggaran pemerintah pusat tercatat 76,1% dari rencana, sedangkan modal asing hanya 44,5%. Kondisi ini disebut berlangsung selama bertahun-tahun dan berdampak pada efisiensi pemanfaatan sumber daya.
Memasuki 2026, dengan situasi internasional yang dinilai tetap tidak pasti dan berisiko akibat faktor geopolitik, energi, serta perdagangan, Komite Ekonomi dan Keuangan mengusulkan penguatan reformasi kelembagaan dan prosedur administrasi. Usulan lainnya mencakup pengembangan dunia usaha, terutama usaha kecil dan menengah, serta reformasi proses investasi untuk meningkatkan efisiensi. Sejumlah isu juga diminta mendapat perhatian, antara lain kejahatan teknologi tinggi, keamanan pangan, perlindungan lingkungan, dan layanan kesehatan.
Untuk rangkuman 2021–2025 dan orientasi 2026–2030, laporan verifikasi menyebutkan bahwa secara nasional telah tercapai dan terlampaui 22 dari 26 target, dengan pertumbuhan rata-rata sekitar 6,2%, yang dinilai menjadi fondasi bagi fase berikutnya. Namun, periode 2026–2030 diproyeksikan menghadirkan lebih banyak tantangan sehingga dibutuhkan inovasi model pertumbuhan, serta peningkatan kemandirian dan ketahanan ekonomi.
Dalam konteks itu, Komite Ekonomi dan Keuangan menekankan perlunya pengetatan disiplin keuangan dan anggaran, pencegahan serta pemberantasan korupsi dan pemborosan, dan memperjelas tanggung jawab para pemimpin guna memastikan kebijakan berjalan efektif.
