Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) melaporkan sebanyak 126.160 buruh dari sektor padat karya mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sepanjang 2024 hingga Oktober 2025. Dari jumlah itu, 79 persen atau 99.666 buruh berasal dari industri tekstil, garmen, dan sepatu yang selama ini menjadi sektor paling terdampak. Situasi tersebut memunculkan kekhawatiran, terutama bagi kelompok usia produktif yang sedang bekerja maupun tengah mencari pekerjaan.
Guru Besar dan Pakar Ketenagakerjaan Fisipol UGM, Prof. Dr. Tadjuddin Noer Effendi, M.A., menilai tren PHK belakangan mulai menunjukkan penurunan. Ia menyebut salah satu faktor yang mendorong perubahan itu adalah kebijakan pengetatan impor yang dilakukan Menteri Keuangan. Menurutnya, langkah seperti pelarangan masuknya pakaian bekas mulai berkontribusi pada penurunan PHK dan memunculkan titik balik, terutama pada UMKM tekstil.
Prof. Tadjuddin menjelaskan bahwa meski pertumbuhan ekonomi meningkat dalam skala kecil, perubahan tersebut sudah mengindikasikan perbaikan daya serap tenaga kerja. Ia menyebut kebijakan pengetatan impor juga dibarengi penguatan pengawasan terkait penyelundupan, bea cukai, serta pembatasan barang impor tertentu.
Selain itu, ia menyoroti adanya dorongan bagi UMKM melalui pemberian kredit perbankan yang didukung dana stimulus Rp 200 triliun. Ia menekankan kredit tersebut diharapkan dapat membantu UMKM berkembang dan tidak diberikan kepada konglomerat.
Ia juga menilai arah kebijakan fiskal yang lebih bersih turut berdampak pada stabilitas industri. Menurutnya, kebijakan Menteri Keuangan yang menghentikan praktik-praktik yang selama ini menjadi ladang korupsi ikut mendorong perbaikan perkembangan ekonomi.
Prof. Tadjuddin menambahkan, PHK massal sebelumnya dipicu oleh banyak perusahaan yang kesulitan memperoleh kredit, menghadapi rendahnya daya beli, serta mengalami penurunan produksi. Dengan kondisi yang disebutnya mulai membaik, ia menilai target pertumbuhan ekonomi secara optimistis sebesar 6 persen pada 2026 berpotensi berdampak positif pada penciptaan lapangan kerja.
Meski demikian, ia menegaskan pemulihan belum berlangsung cepat. Namun, ia melihat tren ekonomi bergerak ke arah yang lebih positif seiring pengetatan dan kontrol yang dilakukan Menteri Keuangan.
