Bandung — Wacana pengelolaan PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) dialihkan ke Kementerian Keuangan mengemuka sebagai salah satu opsi dalam penanganan restrukturisasi Kereta Cepat Whoosh. Opsi tersebut disebut sudah dibahas dan prosesnya dinilai hampir rampung.
Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara, Dony Oskaria, mengatakan pengelolaan KCIC di bawah Kementerian Keuangan menjadi kemungkinan yang menguat. Ia menyebut pembahasan terkait skema penanganan masih berjalan dan belum final.
“Iya, kemungkinan, insya Allah mudah-mudahan sebentar lagi selesai, kita pikirin satu-satu. Ada beberapa skema tentunya, nanti saya akan update karena kalau sekarang belum final kita update nanti takut rame lagi,” ujar Dony kepada awak media, Kamis, 9 April 2026.
Dony menjelaskan, langkah penanganan tata kelola dan restrukturisasi dilakukan secara menyeluruh, termasuk terhadap konsorsium yang terlibat. Ia menegaskan pemerintah ingin penyelesaian dilakukan tuntas dan mengembalikan peran masing-masing pihak sesuai porsi.
“Itu kita beresin sekalian, kan kita maunya sekali selesai tuntas semua kita kembalikan lagi ke porsinya, misalnya WIKA memang bukan bidangnya di situ kita akan fokus ke kontraktor. Nanti satu persatu kita bereskan. Kita maunya semua yang diselesaikan tuntas,” kata Dony.
Terkait restrukturisasi, Dony menyatakan pengumuman resmi akan disampaikan dalam waktu dekat bersama Menteri Keuangan. Ia memperkirakan pertemuan dengan wartawan akan dilakukan dalam satu hingga dua pekan mendatang untuk menyampaikan penyelesaian Whoosh yang disebut sudah final.
“Minggu depan atau dua minggu lagi, akan ketemu dengan wartawan untuk menyampaikan penyelesaian Whoosh yang sudah selesai, sudah final, ini nanti akan kita sampaikan,” ujarnya.
Meski demikian, Dony memastikan kegiatan operasional kereta cepat tetap berada di bawah kendali PT Kereta Api Indonesia (KAI). Ia juga menyampaikan KAI akan terus didorong untuk mendukung mobilitas masyarakat melalui layanan kereta api.
“Jadi memang kereta api ini harus kita buat menjadi perusahaan yang sehat. Sehingga kedepan mampu memberikan layanan transportasi publik yang baik kepada masyarakat Indonesia,” kata Dony.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan penanganan permasalahan kereta cepat oleh pemerintah pada prinsipnya telah selesai dan tinggal menunggu formalitas. Namun ia belum dapat mengumumkan detailnya karena melibatkan pihak lain.
“Sudah selesai, tinggal formalitas, tapi saya belum bisa umumin karena bukan saya sendiri yang terlibat, itu nanti akan diumumkan mungkin. Tapi sudah clear itu seperti apa nanti pengelolaannya,” ujar Purbaya.
