Palangka Raya – Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Tengah (OJK Kalteng) menggelar Rapat Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Semester I Tahun 2026 di Kabupaten Kotawaringin Timur. Kegiatan ini ditujukan untuk memperkuat sinergi sekaligus mempercepat perluasan akses keuangan yang inklusif di Kalimantan Tengah.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri Kepala OJK Kalteng, Kepala Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Tengah, perwakilan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, anggota TPAKD wilayah barat dan timur, serta pimpinan lembaga jasa keuangan setempat.
Forum ini menjadi bagian dari langkah strategis untuk mendorong pembiayaan sektor produktif, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui layanan keuangan yang lebih luas dan merata.
Berdasarkan evaluasi kinerja tahun 2025, TPAKD mencatat capaian pembiayaan kepada 58.937 debitur melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Pembiayaan Melawan Rentenir (KPMR), dan kredit lainnya. Program Simpanan Pelajar (SimPel) juga dilaporkan telah menjangkau 405.983 nasabah.
Perluasan akses keuangan digital turut menunjukkan perkembangan dengan terbentuknya 11.056 agen Laku Pandai dan 2.196 merchant QRIS. Selain itu, terdapat tambahan 22.746 nasabah baru pada berbagai program tabungan lainnya.
Kepala OJK Kalteng, Primandanu Febriyan Aziz, menyatakan TPAKD memiliki peran strategis sebagai katalisator perluasan akses keuangan, terutama bagi sektor produktif yang masih menghadapi keterbatasan pembiayaan. Ia menekankan sinergi antara pemerintah daerah, regulator, dan industri jasa keuangan sebagai kunci mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Kalimantan Tengah.
Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, Umar Kaderi, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya rapat koordinasi tersebut. Menurutnya, keberadaan TPAKD semakin relevan untuk menjawab tantangan seperti keterbatasan akses layanan keuangan di wilayah tertentu serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap produk keuangan formal. Ia berharap forum ini tidak hanya menjadi ajang evaluasi, tetapi juga menghasilkan rekomendasi yang aplikatif dan menjadi ruang berbagi pengalaman untuk meningkatkan kualitas program TPAKD ke depan.
Sementara itu, Kepala Kanwil DJPb Kalimantan Tengah, Herry Hernawan, memaparkan realisasi penyaluran KUR di Kalimantan Tengah telah mencapai sekitar Rp821,22 miliar atau 25,82 persen dari target tahun 2026 sebesar Rp3,18 triliun. Jumlah debitur tercatat sebanyak 10.502 atau 37,77 persen dari target.
Ia menyebut sejumlah langkah yang dapat dilakukan untuk mendorong pemerataan akses pembiayaan, antara lain optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP), percepatan penyediaan data debitur potensial, serta diversifikasi penyalur KUR.
Melalui rapat koordinasi ini, OJK Kalteng berharap TPAKD Kalimantan Tengah semakin solid dalam memperluas inklusi keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
