Kinerja sektor jasa keuangan di Jawa Tengah pada triwulan I 2026 tercatat stabil di tengah tekanan global. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Tengah menyebut kondisi perbankan masih berada pada level “normal waspada” dengan pertumbuhan kredit yang tetap terjaga.
Kepala OJK Jawa Tengah Hidayat Prabowo mengatakan, hingga akhir Maret 2026 kredit perbankan tumbuh sekitar 9 persen. Ia menilai likuiditas perbankan masih memadai untuk menopang aktivitas pembiayaan.
Meski demikian, OJK terus mencermati dinamika global, termasuk konflik di Timur Tengah, yang dinilai berpotensi memengaruhi stabilitas perbankan. Pemantauan difokuskan pada kualitas kredit dan ketahanan bank.
“Jadi kita terus mencermati itu, terutama dari segi pengawasan. Kita melihat bagaimana bank-bank kondisinya sekarang seperti apa, kondisi kreditnya termasuk apa, mencermati kualitas-kualitas kredit yang sebenarnya pada saat ini juga memerlukan perhatian secara khususnya,” ujar Hidayat usai membuka Road to Pekan Reksa Dana yang digelar Asosiasi Pengelola Reksa Dana Indonesia di Kantor OJK Semarang, Kamis, 9 April 2026.
Hidayat menjelaskan, struktur ekonomi Jawa Tengah yang bertumpu pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) turut memengaruhi kualitas kredit perbankan. Ketergantungan tinggi pada pelaku usaha kecil membuat kondisi bisnis UMKM berdampak langsung terhadap kinerja kredit.
Karena itu, OJK Jawa Tengah dan DIY menyiapkan strategi khusus sepanjang 2026 dengan fokus pada pengendalian rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) agar tidak terus meningkat. “NPL yang sekarang ini existing bisa diperbaiki secara sistematis dan kita targetkan di akhir tahun mudah-mudahan kita ada pergerakan, ada progress yang sangat signifikan ya,” katanya.
Ia menyebut, NPL pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan BPRS masih berada di kisaran 18 persen, lebih tinggi dibanding rata-rata nasional sekitar 12 persen. Sementara itu, secara keseluruhan, rasio NPL perbankan di Jawa Tengah disebut masih terjaga di bawah 5 persen, namun tetap menjadi perhatian pengawas. “Jadi kita ingin, minimal ya kita bisa mengejar sesuai dengan rata-rata nasional dulu, ya tahun ini,” ujar Hidayat.
Menurutnya, sektor perdagangan besar menjadi penyumbang terbesar kredit bermasalah. Kondisi tersebut sejalan dengan dominasi sektor perdagangan dan industri pengolahan dalam struktur ekonomi daerah.
Hidayat menilai tingginya NPL juga tidak lepas dari dampak pandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya pulih, terutama pada sektor UMKM. Program restrukturisasi telah berjalan, namun dinilai belum cukup membantu memperbaiki kondisi usaha secara menyeluruh.
“Jadi BPR tentu bank ’kan juga sangat terhubung dengan kondisi bisnis. Kondisi investasi, perdagangan dan lain-lain. Kalau di sektor riilnya juga memang pertumbuhannya tidak cukup, artinya dari segi perbankan fungsi intermediasinya juga tidak tumbuh dengan cukup,” ucapnya.
