Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Self Regulatory Organization (SRO) pasar modal menyelesaikan empat agenda reformasi yang diajukan kepada penyedia indeks global. Paket kebijakan ini ditujukan untuk memperkuat transparansi, likuiditas, dan kredibilitas pasar saham Indonesia.
Anggota Dewan Komisioner OJK sekaligus Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, Hasan Fawzi, mengatakan keempat inisiatif tersebut dirancang sebagai satu paket kebijakan terintegrasi. Ia menyampaikan proposal yang mengacu pada empat agenda itu telah dituntaskan.
Empat reformasi yang dimaksud mencakup publikasi data kepemilikan saham di atas 1% secara bulanan untuk setiap emiten yang telah dimulai pada 3 Maret 2026. Selain itu, kualitas data investor ditingkatkan melalui pengklasifikasian yang lebih rinci dari sebelumnya 9 tipe menjadi 39 tipe per 31 Maret 2026.
Reformasi berikutnya adalah kenaikan batas minimum free float dari 7,5% menjadi 15% yang berlaku mulai 31 Maret 2026. OJK dan SRO juga mengumumkan daftar saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi atau high shareholding concentration (HSC) pada 2 April 2026.
Selain menuntaskan empat agenda tersebut, OJK menyatakan akan mendorong implementasi agenda lanjutan untuk pendalaman pasar modal, baik dari sisi pasokan maupun permintaan. Dari sisi pasokan, pengembangan produk investasi seperti Exchange-Traded Fund (ETF) emas diperkuat melalui penerbitan POJK Nomor 2 Tahun 2026 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dengan underlying aset emas. Instrumen ini disebut telah memasuki tahap implementasi bersama para pemangku kepentingan.
Dari sisi permintaan, OJK bersama pelaku industri mengembangkan program PINTAR Reksa Dana atau Systematic Investment Plan (SIP) dengan tujuan memperluas basis investor ritel secara berkelanjutan.
Di sisi lain, Pejabat Sementara Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik menilai peningkatan transparansi berpotensi memengaruhi posisi saham Indonesia di indeks global, termasuk kemungkinan penurunan bobot di indeks MSCI. Menurutnya, hasil analisis dari granularisasi data investor maupun temuan terkait HSC dapat memicu penyesuaian bobot.
Meski demikian, Jeffrey menyatakan BEI siap apabila penurunan bobot benar-benar terjadi. Ia menekankan langkah peningkatan transparansi merupakan bagian dari komitmen untuk memperkuat tata kelola pasar modal domestik, yang diyakini memberi dampak positif dalam jangka panjang.
