Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali memprioritaskan edukasi keuangan kepada 10 segmen masyarakat, mulai dari pelajar, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), perempuan, hingga masyarakat di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Langkah ini dilakukan untuk memperluas pemahaman masyarakat terhadap layanan keuangan yang aman dan sesuai kebutuhan.
Sepanjang 2026 hingga Februari, OJK Bali mencatat telah melaksanakan 29 kegiatan edukasi yang menjangkau 1.830 peserta secara langsung. Selain itu, lebih dari 22.700 orang dijangkau melalui media sosial.
Kepala Direktorat Pengawasan Perilaku PUJK, Edukasi, Pelindungan Konsumen dan Layanan Manajemen Strategis OJK Bali, Irhamsah, mengatakan pendekatan edukasi yang digunakan semakin beragam dengan memanfaatkan berbagai kanal. “Kami mendorong edukasi keuangan melalui berbagai kanal, baik tatap muka maupun digital, agar menjangkau lebih luas dan efektif,” ujarnya di Denpasar, Bali, Jumat (10/4/2026).
Melalui Program Gencarkan (Gerakan Nasional Cerdaskan Keuangan), OJK Bali juga menyelenggarakan 229 kegiatan edukasi yang menjangkau lebih dari 303 ribu peserta. Penguatan sinergi turut dilakukan bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
Kepala Divisi Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan 3 OJK Bali, Ni Made Novi Susilowati, menekankan pentingnya literasi sebagai fondasi untuk mendorong inklusi keuangan. “Peningkatan literasi keuangan merupakan kunci untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang aman dan sesuai kebutuhan,” ujarnya.
Di sisi pelindungan konsumen, OJK Bali mencatat 299 pengaduan hingga Februari 2026, dengan pengaduan terbanyak berasal dari sektor fintech lending. Kepala Divisi Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan 4 OJK Bali, Zulkifli, menyatakan pengawasan dan penanganan pengaduan terus diperkuat. “Kami terus memperkuat pengawasan dan penanganan pengaduan untuk memastikan perlindungan konsumen tetap optimal,” katanya.
OJK Bali juga mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap investasi ilegal melalui kampanye Legal dan Logis, sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem keuangan yang sehat dan berkelanjutan.
