Pemerintah Provinsi Bengkulu menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Merah Putih, Kantor Gubernur Bengkulu, Jumat (10/4/2026), dan melibatkan pemangku kepentingan dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
Forum tersebut dihadiri seluruh kepala daerah se-Provinsi Bengkulu, jajaran kepala Bappeda atau Bapperida, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Dari Pemerintah Kota Bengkulu, Wali Kota Bengkulu Dedy Wahyudi hadir sebagai bagian dari upaya penyelarasan arah pembangunan daerah dengan kebijakan provinsi.
Musrenbang dibuka Gubernur Bengkulu Helmi Hasan, didampingi Ketua DPRD Provinsi Bengkulu Sumardi dan Sekretaris Daerah Provinsi Herwan Antoni. Kegiatan ini juga memuat arahan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya yang disampaikan secara daring.
Dalam arahannya, Bima Arya mengingatkan pemerintah daerah agar mewaspadai dinamika global. Ia menyoroti situasi geopolitik internasional, termasuk konflik Iran dan potensi gangguan di Selat Hormuz, yang dinilai dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dunia.
Menurut Bima Arya, meski kondisi ekonomi Indonesia saat ini relatif stabil, pemerintah daerah tetap perlu bersiap menghadapi perubahan global agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga. Ia menyampaikan sejumlah prinsip untuk menghadapi tantangan tersebut, antara lain konsistensi kebijakan lintas generasi, kemandirian daerah, kepemimpinan yang efektif, serta penguatan kolaborasi dan inovasi di berbagai sektor pembangunan.
Bima Arya juga memaparkan delapan klaster program prioritas nasional yang diharapkan menjadi acuan daerah dalam perencanaan pembangunan. Prioritas itu meliputi kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, hilirisasi dan industrialisasi, penguatan ekonomi kerakyatan dan desa, serta penurunan angka kemiskinan. Program-program tersebut diharapkan terintegrasi dalam dokumen RKPD agar selaras dengan visi pembangunan nasional.
Sementara itu, Kepala Bapperida Provinsi Bengkulu Yuliswani menyampaikan target pembangunan 2027, di antaranya pertumbuhan ekonomi 6,5 persen. Pemerintah provinsi juga menargetkan tingkat kemiskinan turun menjadi 11,30 persen, angka pengangguran menurun hingga 3,27 persen, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 0,55 poin.
Yuliswani menekankan pentingnya keselarasan target pembangunan kabupaten/kota dengan target provinsi untuk memastikan arah pembangunan berjalan seirama dari pusat hingga daerah. Ia juga menyampaikan komitmen Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk mendukung program prioritas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto guna memperkuat sinergi pusat dan daerah.
Pelaksanaan Musrenbang RKPD ini bertujuan menyelaraskan dan mengharmonisasikan program pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Forum ini menjadi wadah untuk menyempurnakan rancangan awal RKPD menjadi dokumen final yang lebih komprehensif dan terintegrasi, sekaligus menghasilkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam berita acara sebagai dasar pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun berikutnya.
Adapun tema Musrenbang RKPD Provinsi Bengkulu 2027 adalah “Akselerasi Pemerataan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan melalui Peningkatan Infrastruktur, Penguatan Pemberdayaan Masyarakat, serta Pengembangan Daya Saing Daerah.” Tema tersebut menekankan dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan dengan fokus pada infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan daya saing daerah.
