SURABAYA — Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) yang tengah dibahas di DPR RI menjadi perhatian kalangan akademik. Majelis Senat Akademik Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (MSA PTNBH) menegaskan sikap aktif dunia kampus dalam mengawal arah kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia.

Komitmen tersebut ditunjukkan melalui sidang paripurna MSA PTNBH yang digelar di Airlangga Convention Center (ACC) Universitas Airlangga, Surabaya, Jumat, 6 Februari 2026. Sidang mengusung tema “Harmonisasi RUU Sistem Pendidikan Nasional dengan Situasi Pendidikan Tinggi” dan dihadiri 195 peserta dari 24 PTNBH.

Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), turut hadir memberikan sambutan. Dalam kesempatan itu, JK menyoroti pengaruh kondisi ekonomi makro terhadap perguruan tinggi, terutama di tengah situasi perekonomian global yang dinilai berdampak pada tata kelola, pembiayaan, dan daya saing pendidikan tinggi.

Menurut JK, pendidikan tinggi dan ekonomi makro memiliki hubungan yang saling berkaitan. Ia menilai kestabilan ekonomi menjadi fondasi penting bagi penguatan riset, inovasi, serta peningkatan kualitas lulusan. Tanpa dukungan ekonomi yang kuat, perguruan tinggi disebut berpotensi menghadapi keterbatasan dalam mengembangkan kapasitas akademik dan infrastruktur.

JK juga memaparkan sejumlah faktor yang dapat menyebabkan penurunan ekonomi makro. Salah satunya adalah penurunan ekonomi dunia yang membuat harga barang menjadi mahal akibat Amerika Serikat menurunkan permintaannya.