JAKARTA—Menteri Koperasi yang juga Ketua Harian Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Ferry Juliantono, mengapresiasi penyelenggaraan Gebyar Ramadan Keuangan Syariah (GERAK Syariah) 2026 yang digagas Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Menurutnya, program tersebut berperan penting dalam meningkatkan literasi dan akses masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis syariah.
Ferry menyatakan MES siap mendukung pelaksanaan GERAK Syariah secara konsisten pada tahun-tahun mendatang. Ia menilai sinergi yang telah terbangun dapat memperkuat ekosistem keuangan syariah sekaligus mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional.
“Setiap tahun memperlihatkan perkembangan kegiatan yang meningkat signifikan (GERAK Syariah). MES terus mendukung program ini dan semoga tahun depan bisa terlibat secara lebih aktif,” ujar Ferry saat penutupan GERAK Syariah 2026 di Kantor OJK, Kamis (2/4).
Acara tersebut turut dihadiri Menteri Agama RI Nasaruddin Umar, Ketua OJK Friderica Widyasari Dewi, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen (PEPK) OJK Dicky Kartikoyono, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cholil Nafis, serta seluruh Kepala Kantor OJK Daerah di Indonesia yang mengikuti secara virtual.
Dalam kesempatan itu, Ferry menekankan penguatan keuangan syariah tidak dapat dipisahkan dari sektor riil. Karena itu, ia mendorong OJK dan MES memperkuat sinergi dengan masuk ke sektor riil, antara lain melalui koperasi di pondok pesantren (kopontren) hingga Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih.
Ia menilai koperasi merupakan lembaga ekonomi dan keuangan yang paling dekat dengan masyarakat. Terlebih, pemerintah saat ini mengakselerasi pembangunan Kopdes/Kel Merah Putih agar segera beroperasi, sehingga dinilai strategis untuk mendorong peningkatan literasi keuangan masyarakat, termasuk literasi keuangan syariah.
“Penguatan keuangan syariah harus tumbuh berdampingan dengan aktivitas ekonomi riil, baik itu UMKM, industri halal, maupun usaha produktif masyarakat. Dalam konteks ini, koperasi desa Merah Putih memiliki potensi besar sebagai pusat pemberdayaan ekonomi umat berbasis gotong royong dan prinsip syariah,” kata Ferry.
Ferry juga menyoroti tantangan dalam peningkatan literasi dan inklusi keuangan, termasuk keuangan syariah. Mengacu pada arahan Tokoh Senior Ekonomi Syariah K.H. Ma’ruf Amin, ia menyebut Indonesia kini memasuki fase kedua pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, yakni fase perluasan pangsa pasar.
Menurutnya, tantangan saat ini bukan lagi sebatas membangun kesadaran masyarakat terhadap keuangan syariah, melainkan memastikan masyarakat menjadi pengguna aktif dalam ekosistem keuangan syariah. Karena itu, ia menilai diperlukan sinergi dan kerja sama yang erat antarpemangku kepentingan untuk mencapai target tersebut.
“Ke depan, kita perlu terus bersama-sama untuk mengembangkan dan memperkuat sistem ekonomi syariah agar semakin inklusif termasuk masuk ke sektor riil agar semakin memperkokoh daya saing, dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat,” ujarnya.
Terkait pengembangan Kopdes/Kel Merah Putih, Ferry menyatakan gerai dan toko ritel yang ada di koperasi tersebut disiapkan untuk menampung produk masyarakat agar menciptakan efek pengganda yang lebih luas. Namun, ia menegaskan akan ada proses kurasi dan inkubasi terlebih dahulu agar produk yang dipasarkan dinilai layak dan sesuai dengan pangsa pasar.
Selain itu, Kopdes/Kel Merah Putih juga diproyeksikan siap memberikan dukungan pembiayaan mikro kepada masyarakat untuk mendukung usaha mereka. Dengan perluasan akses pendanaan, ia berharap perekonomian masyarakat di desa dan kelurahan dapat tumbuh seiring pengembangan usaha koperasi.
