Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan pengambilalihan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dari Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara). Dalam skema yang diajukan, PNM akan dijadikan Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan dan ditransformasikan menjadi bank khusus UMKM sekaligus penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Rencana tersebut disampaikan Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI pada Senin, 6 April 2026. “Saya sedang propose ke Danantara, PNM kasih ke saya (ke Kementerian Keuangan), nanti saya akan jadikan PNM itu penyalur KUR,” ujarnya.
Purbaya menjelaskan, PNM nantinya akan dibentuk menjadi bank di bawah PT Sarana Multi Infrastruktur (SMF) atau Pusat Investasi Pemerintah (PIP) untuk menyalurkan KUR kepada pelaku UMKM.
Ia menyoroti skema subsidi bunga KUR yang berjalan saat ini, di mana Kementerian Keuangan membayar subsidi bunga KUR yang disalurkan melalui perbankan hingga sekitar Rp40 triliun per tahun. Menurut Purbaya, melalui pengambilalihan PNM, anggaran tersebut akan disetor langsung ke PNM untuk disalurkan kepada UMKM.
“Kalau KUR yang lewat bank-bank itu kan, saya bayar bunga sampai 18 persen. Uangnya hilang setiap tahun Rp40 triliun. Analogi saya gini, yaudah, ini saya ambil ke tempat saya, saya jadikan bank, setiap tahun saya setor Rp40 triliun ke dia (PNM). Jadi anggaran saya nggak bertambah, tapi dia meminjamkan sebagai dana bergulir, dengan bunga murah. Jadi Rp40 triliunnya nggak hilang,” kata Purbaya.
Ia menambahkan, jika suntikan dana itu dilakukan secara konsisten selama empat hingga lima tahun, PNM ditargetkan dapat berkembang menjadi bank dengan permodalan hingga Rp200 triliun. “Itu sudah bank besar,” ujarnya.
Setelah itu, Purbaya menyatakan pemerintah akan mengubah PNM menjadi bank UMKM dan membangun ekosistem pendukung pengembangan UMKM secara terintegrasi, termasuk pendampingan, pelatihan, pemasaran, serta penjaminan kredit.
Purbaya juga mengatakan telah melaporkan rencana tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto dan mengaku mendapatkan persetujuan prinsip. “Saya sudah lapor ke Presiden, dia bilang, kalau bagus jalankan saja. Tapi kita masih berunding dengan Danantara,” tuturnya. Ia sekaligus meminta dukungan Komisi XI DPR RI untuk mendukung rencana tersebut.
