Kementerian Keuangan mendesak percepatan inventarisasi aset publik menjelang tenggat pelaporan, dengan waktu tersisa 11 hari. Pemantauan kemajuan melalui perangkat lunak inventaris hingga pukul 17.00 pada 19 Maret menunjukkan masih ada sejumlah organisasi yang belum menuntaskan proses pendaftaran maupun pelaporan.
Berdasarkan hasil pemantauan tersebut, dua organisasi—Asosiasi Penulis Vietnam dan Komite Pusat Front Tanah Air Vietnam—dilaporkan belum menyelesaikan pendaftaran barang untuk kebutuhan inventaris.
Sementara itu, dua organisasi yang belum menyerahkan laporan untuk aset tetap adalah Federasi Perdagangan dan Industri Vietnam serta Asosiasi Pengacara Vietnam.
Dalam pemantauan yang sama, tercatat 14 lembaga pusat memiliki tingkat pelaporan di bawah rata-rata nasional, yakni di bawah 87%. Kondisi serupa juga terjadi di 12 daerah yang tingkat pelaporannya berada di bawah rata-rata nasional tersebut.
Selain itu, delapan organisasi disebut belum mengakses fungsi pelaporan kemajuan inventaris pada perangkat lunak. Delapan organisasi itu meliputi Asosiasi Musisi Vietnam, Asosiasi Jurnalis Vietnam, Asosiasi Seniman Fotografi Vietnam, Asosiasi Penari Vietnam, Persatuan Organisasi Persahabatan Vietnam, Asosiasi Warga Lanjut Usia Vietnam, Asosiasi Film Vietnam, serta Asosiasi Perlindungan Penyandang Disabilitas dan Anak Yatim Vietnam.
Batas waktu penyerahan laporan inventaris kepada instansi pengelola utama ditetapkan pada 31 Maret 2026. Karena itu, Kementerian Keuangan meminta kementerian, instansi pusat, serta Komite Rakyat provinsi dan kota untuk mengarahkan unit-unit di bawahnya agar menyelesaikan pendaftaran objek inventaris pada perangkat lunak paling lambat 23 Maret 2026. Kementerian juga meminta agar unit-unit didorong menuntaskan inventarisasi aset dan menyerahkan laporan kepada instansi pengelola utama untuk ditinjau dan disetujui sesuai rencana.
Sesuai jadwal, inventarisasi lapangan dilakukan pada 1 Januari hingga 31 Maret 2026. Unit-unit wajib menyerahkan laporan kepada instansi manajemen atasan mereka sebelum 31 Maret 2026. Selanjutnya, kementerian, sektor, dan daerah menyelesaikan penyusunan laporan dan menyerahkannya kepada Kementerian Keuangan sebelum 31 Mei 2026, sementara laporan konsolidasi nasional ditargetkan rampung pada Juli 2026.
