Menjelang musim pernikahan di Jawa Timur pasca-Lebaran 2026, persiapan dinilai tidak lagi cukup berfokus pada kebutuhan seremoni seperti dekorasi dan katering. Di tengah tantangan ekonomi global serta biaya hidup yang semakin dinamis, literasi dan kesiapan keuangan pasangan disebut menjadi fondasi penting bagi ketahanan rumah tangga.

Di sejumlah kota seperti Surabaya dan Malang, masih banyak pasangan muda yang menganggap pembicaraan mengenai nominal gaji, besaran utang, hingga kepemilikan aset sebagai hal yang tabu sebelum menikah. Padahal, ketidakterbukaan finansial kerap menjadi persoalan yang muncul belakangan dan berpotensi memicu konflik dalam hubungan.

Isu ekonomi juga tercatat sebagai salah satu faktor yang berkaitan dengan keretakan rumah tangga. Berdasarkan data Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tahun 2026, faktor ekonomi menempati posisi kedua penyebab perceraian di Jawa Timur.

Situasi ini diperkuat oleh fenomena “utang tersembunyi”. Laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat 32% Milenial dan Gen Z terlibat pinjaman online aktif. Seorang pakar sosiologi dari Universitas Airlangga menekankan bahwa kurangnya transparansi finansial antar pasangan dapat menciptakan ketegangan psikologis yang berujung pada konflik dan perselisihan yang berulang.

Selain persoalan utang, tekanan biaya pernikahan juga menjadi perhatian. Kenaikan yang disebut sebagai “inflasi pernikahan” rata-rata 15% per tahun membuat sebagian pasangan memulai kehidupan rumah tangga dengan kondisi tabungan yang menipis atau defisit. Studi dalam Journal of Family and Economic Issues menunjukkan pasangan yang memulai pernikahan dengan beban utang konsumtif cenderung memiliki tingkat kepuasan hubungan yang lebih rendah.

Di sisi lain, kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) pada sektor kebutuhan pokok turut menekan daya beli keluarga muda, terutama di wilayah perkotaan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur menunjukkan tekanan harga pada kebutuhan pokok terus berlanjut, sehingga pengelolaan keuangan keluarga menjadi semakin menantang.

Dalam konteks tersebut, keterbukaan mengenai kondisi keuangan—mulai dari pendapatan, kewajiban utang, hingga aset—dinilai penting untuk membantu pasangan menyusun rencana yang realistis sejak awal. Dengan memahami posisi finansial masing-masing, pasangan memiliki ruang untuk mengantisipasi risiko, menyepakati prioritas, dan mengurangi potensi konflik yang dipicu oleh masalah ekonomi.