MEDAN — Menjelang Hari Buruh Internasional (May Day) yang diperingati setiap 1 Mei, isu pengangguran dan pemutusan hubungan kerja (PHK) dinilai masih menjadi persoalan yang berdampak bagi buruh maupun dunia usaha. Kondisi ini disebut berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan Prabowo-Gibran apabila tidak direspons dengan langkah cepat.
Pernyataan tersebut disampaikan praktisi hukum sekaligus pengamat ketenagakerjaan dan hubungan industrial, Dr Minggu Saragih, di Medan, Jumat (10/4). Ia menilai pemerintah perlu segera mengambil langkah untuk menyelamatkan kehidupan dan kesejahteraan buruh, sekaligus menjaga keberlangsungan dunia usaha.
Minggu mengingatkan bahwa May Day telah ditetapkan sebagai hari libur nasional di Indonesia sejak 2014. Kebijakan itu diresmikan melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2013 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan mulai berlaku pada 1 Mei 2014, dengan tujuan menghormati hak serta perjuangan kaum buruh.
Namun, menurutnya, kondisi buruh dan dunia usaha dalam beberapa tahun terakhir belum menunjukkan tren positif. Ia merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat angka pengangguran dan PHK masih berada pada tingkat tinggi.
Berdasarkan data BPS, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada November 2025 tercatat sebesar 4,74 persen. Angka ini menurun dibandingkan Agustus 2025 yang sebesar 4,85 persen, serta dibandingkan Agustus 2024 yang berkisar 4,91 persen.
Jumlah pengangguran pada November 2025 disebut mencapai 7,35 juta orang, berkurang 109 ribu orang dibandingkan Agustus 2025. Dalam rincian yang disampaikan, total angkatan kerja tercatat 155,27 juta orang, jumlah pekerja 147,91 juta orang, dan jumlah pengangguran 7,35 juta orang.
Untuk TPT berdasarkan kelompok umur per Agustus 2025, Minggu menyebut tingkat tertinggi berada pada usia 15–19 tahun sebesar 23,34 persen dan usia 20–24 tahun sebesar 14,35 persen.
Ia menjelaskan, penurunan jumlah pengangguran pada periode Agustus–November 2025 didorong oleh penambahan angkatan kerja sebanyak 1,26 juta orang dan peningkatan penyerapan tenaga kerja sebesar 1,37 juta orang. Sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja, menurutnya, adalah pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan.
Sementara itu, pada awal 2026, ia mengutip data per Februari 2026 yang mencatat jumlah pengangguran menurun tipis menjadi 7,35 juta orang atau sekitar 4,73 persen dari total angkatan kerja 155,27 juta orang. Ia menyebut data tersebut menunjukkan perbaikan lapangan kerja, dengan proyeksi tingkat pengangguran cenderung stabil di kisaran 4,7 persen pada 2026.
Meski demikian, Minggu menilai angka pengangguran tersebut masih tinggi dan mengkhawatirkan. Ia menekankan perlunya langkah cepat dari pemerintah untuk merespons dampaknya terhadap pekerja maupun dunia usaha.
