Gubernur Banten Andra Soni menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Banten, Selasa (31/3/2026). Dalam laporannya, ia menyatakan sejumlah indikator makro pembangunan di Provinsi Banten menunjukkan tren positif sepanjang 2025.
Salah satu capaian yang disorot adalah peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Banten yang mencapai 77,25 atau naik 0,90 poin. Angka tersebut berada di atas rata-rata nasional 75,90 dan menempatkan Banten dalam tujuh besar provinsi berkategori IPM tinggi di Indonesia.
Andra Soni menjelaskan IPM dibentuk oleh dimensi umur panjang dan sehat, tingkat pendidikan, serta pengeluaran per kapita. Karena cakupannya luas, ia menekankan pentingnya sinergi dan sinkronisasi pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan kota untuk menjaga keberlanjutan peningkatan indikator tersebut.
Dari sisi ekonomi, pertumbuhan ekonomi Banten pada 2025 tercatat 5,37 persen. Pertumbuhan ini didorong sektor industri pengolahan yang berkontribusi lebih dari 30 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Pada 2025, PDRB per kapita Banten tercatat Rp74,67 juta dengan kontribusi terhadap perekonomian nasional sebesar 3,96 persen. Kondisi itu disebut mencerminkan peningkatan rata-rata pendapatan masyarakat, seiring aktivitas ekonomi yang tetap terjaga, terutama dari konsumsi rumah tangga.
Di bidang ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka (TPT) berhasil ditekan menjadi 6,63 persen, turun dari 7,02 persen pada Februari 2024. Penurunan ini dikaitkan dengan sejumlah program, antara lain penguatan pendidikan vokasi, penambahan sekolah menengah kejuruan (SMK), pelatihan tenaga kerja, serta pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif.
Sementara itu, angka kemiskinan di Banten dilaporkan terus menurun dalam tiga tahun terakhir. Pada 2023, persentase kemiskinan tercatat 6,17 persen, turun menjadi 5,70 persen pada 2024, dan kembali menurun menjadi 5,51 persen pada 2025. Angka tersebut lebih rendah dibanding rata-rata nasional 8,47 persen.
Andra Soni menyebut penurunan kemiskinan merupakan hasil berbagai program intervensi pemerintah, mulai dari pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur, penanganan kawasan kumuh, penyediaan rumah layak huni, hingga bantuan sosial dan dana desa.
Untuk indikator ketimpangan, rasio gini Banten tercatat 0,312 dan dinilai masih berada pada kategori aman serta lebih baik dibanding angka nasional 2024 sebesar 0,375. Adapun inflasi sepanjang 2025 tercatat 2,74 persen dan disebut tetap terkendali.
Di sektor lingkungan, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Banten mencapai 69,12 poin, melampaui target 66,92 poin. Capaian kinerja disebut sebesar 103,2 persen dan masuk kategori sedang. Menurut Andra Soni, IKLH dibentuk dari kualitas udara, kualitas air, kualitas air laut, dan kualitas tutupan lahan.
Secara keseluruhan, Gubernur menegaskan capaian tersebut menjadi bukti komitmen Pemerintah Provinsi Banten dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di berbagai sektor.
