Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Muhamad Abdul Azis Sefudin, mendorong penguatan literasi kebencanaan agar diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah maupun kegiatan ekstrakurikuler. Ia menilai langkah ini penting sebagai bagian dari pendidikan karakter, terutama bagi generasi muda yang tinggal di wilayah rawan bencana seperti Indonesia.
Azis menekankan edukasi kebencanaan tidak cukup dilakukan secara insidental saat bencana terjadi, melainkan perlu menjadi proses pembelajaran yang berkelanjutan di lingkungan pendidikan. “Kita tidak bisa hanya reaktif. Literasi kebencanaan harus ditanamkan sejak dini agar anak-anak memiliki kesadaran, kesiapsiagaan, dan kemampuan mitigasi yang baik,” ujar Azis, Senin (6/4/2026).
Menurutnya, sekolah memiliki peran strategis dalam membentuk karakter yang tangguh terhadap bencana. Integrasi materi kebencanaan dapat dilakukan melalui pembelajaran di kelas maupun aktivitas ekstrakurikuler, seperti simulasi evakuasi, pelatihan dasar tanggap darurat, hingga pengenalan risiko bencana lokal, agar siswa memperoleh pemahaman yang aplikatif.
Azis juga menilai materi kebencanaan dapat dikemas secara kontekstual dan menarik, tidak terbatas pada teori. “Materi kebencanaan bisa dikemas secara kontekstual dan menarik, tidak harus selalu dalam bentuk teori di kelas. Bisa melalui praktik langsung, simulasi, bahkan kolaborasi dengan pihak terkait agar siswa benar-benar paham apa yang harus dilakukan saat bencana terjadi,” katanya.
Ia menambahkan, pendekatan pendidikan karakter berbasis kebencanaan dinilai dapat membangun sikap disiplin, gotong royong, serta kepedulian sosial di kalangan pelajar. “Ini membentuk karakter tangguh bencana sekaligus membangun solidaritas dan kepedulian terhadap sesama saat menghadapi situasi darurat,” kata politisi muda PDI Perjuangan itu.
Legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Barat III (Kabupaten Cianjur–Kota Bogor) tersebut juga mendorong pemerintah, khususnya kementerian terkait, untuk menyusun kebijakan yang mengintegrasikan literasi kebencanaan secara sistematis di dunia pendidikan. Ia menilai sinergi dengan lembaga kebencanaan dan pemerintah daerah diperlukan agar materi yang diajarkan sesuai dengan kondisi serta potensi risiko di masing-masing wilayah.
“Pemerintah perlu hadir dengan kebijakan konkret, mulai dari penyusunan modul, pelatihan guru, hingga standardisasi program kebencanaan di sekolah. Ini harus menjadi gerakan nasional yang terstruktur, bukan sekadar inisiatif sporadis,” tegasnya.
Melalui langkah tersebut, Azis berharap generasi muda Indonesia tidak hanya unggul secara akademis, tetapi juga memiliki ketangguhan menghadapi bencana sehingga mampu meminimalkan risiko dan dampak di masa depan. “Jika kita ingin mengurangi risiko bencana ke depan, kuncinya ada pada generasi muda yang paham, siap, dan tidak panik saat menghadapi situasi darurat. Di situlah pentingnya pendidikan kebencanaan sebagai investasi jangka panjang bangsa,” pungkasnya.
