JAKARTA — Gangguan pasokan energi global mendorong kenaikan harga bahan bakar dan memaksa sejumlah negara mulai membatasi konsumsi. Tekanan di pasar turut terlihat dari pergerakan harga minyak, ketika WTI sempat melampaui Brent akibat kekhawatiran keketatan pasokan dalam jangka pendek, meski pelaku pasar memperkirakan peluang pelonggaran menjelang akhir tahun.
Indonesia termasuk negara yang mengambil langkah penghematan. Pemerintah memberlakukan pembatasan pembelian BBM hingga 50 liter per kendaraan per hari, serta mendorong aparatur sipil negara bekerja dari rumah untuk menekan konsumsi energi.
Thailand disebut menyiapkan langkah serupa. Sementara itu, Bangladesh telah lebih dulu menerapkan penjatahan, menutup universitas, dan menghadapi risiko kehabisan pasokan di tengah ketergantungan impor yang mencapai 95%.
Di Eropa, Slovenia menjadi negara pertama yang menerapkan pembatasan pembelian BBM. Kebijakan ini dipandang sebagai sinyal awal pengelolaan permintaan energi apabila krisis berlanjut. Tekanan pasokan disebut kian terlihat setelah laporan mengenai gangguan produksi minyak akibat konflik AS-Israel dengan Iran yang mencapai ratusan juta barel, disertai penurunan produksi harian yang signifikan.
Kenaikan harga energi juga tercermin pada pasar produk olahan. Kontrak berjangka diesel di Eropa dilaporkan melonjak hingga menyentuh US$200 setelah pengalihan pengiriman dari AS ke Asia. Dalam situasi tersebut, Uni Eropa mulai mempertimbangkan kebijakan penjatahan energi. “Ini akan menjadi krisis yang berkepanjangan ... harga energi akan lebih tinggi untuk waktu yang sangat lama,” ujar Komisioner Energi Uni Eropa, Dan Jorgensen.
Kondisi ini memicu kekhawatiran terjadinya penurunan permintaan, yakni turunnya konsumsi akibat harga yang terlalu tinggi atau pembatasan aktivitas. Fenomena serupa pernah terjadi saat pandemi COVID-19 dan kini dinilai berpotensi kembali muncul seiring lonjakan harga energi.
Analis menilai dunia perlu menurunkan konsumsi minyak hingga jutaan barel per hari untuk menyeimbangkan pasar. Sejumlah opsi yang kerap diusulkan mencakup pembatasan kecepatan kendaraan, penerapan kerja jarak jauh, peningkatan penggunaan transportasi publik, hingga efisiensi energi, meski efektivitasnya dinilai terbatas.
Tekanan terhadap ekonomi global dinilai sulit dihindari, baik melalui penyesuaian yang dikendalikan pemerintah maupun mekanisme pasar. Durasi dampak disebut sangat bergantung pada lamanya konflik berlangsung, dengan estimasi pemulihan sekitar tiga hingga enam bulan setelah konflik berakhir.
