Ketegangan dan konflik di Timur Tengah disebut memicu guncangan pada perekonomian dunia dan meningkatkan ketidakpastian global. Indonesia dinilai tidak terlepas dari dampaknya, baik pada stabilitas fiskal dan moneter maupun sektor riil. Dalam situasi tersebut, nilai tukar rupiah bahkan sempat menembus Rp17.000 per dolar AS.
Dalam pemberitaan ini, konflik Iran disebut telah mengganggu pasokan minyak dan gas dunia secara signifikan, termasuk produk turunannya yang menjadi bahan baku berbagai industri seperti plastik, tekstil, pupuk, dan produk lainnya. Kondisi pasokan yang terganggu dinilai berisiko lebih besar daripada sekadar kenaikan harga karena dapat menyumbat sektor riil, meningkatkan ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK), serta memicu tekanan inflasi.
Dana Moneter Internasional (IMF) juga disebut telah menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global, termasuk merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,8 persen. Sejumlah pengamat ekonomi di Indonesia, menurut laporan tersebut, menilai kondisi ekonomi nasional ke depan berpotensi memburuk dan menghadapi tantangan dari sisi fiskal, moneter, hingga sektor riil.
Para pengamat memperkirakan dampak konflik Iran dapat memicu pelebaran defisit fiskal melewati ambang batas 3 persen serta depresiasi tajam rupiah akibat arus keluar modal (capital outflow), seiring investor asing berpindah ke aset yang dianggap lebih aman (safe haven). Di tengah situasi ini, kontribusi pemikiran dari akademisi maupun praktisi dinilai penting untuk membaca dampak konflik dan merumuskan respons kebijakan.
Namun, respons Menteri Keuangan Purbaya terhadap sebagian pandangan pengamat menjadi sorotan. Pernyataan yang dikutip dalam laporan, seperti “mereka tidak tahu apa-apa, mereka harus belajar lagi, saya kan PhD”, dinilai tidak pantas disampaikan oleh pejabat publik. Meski demikian, laporan itu juga mencatat adanya pengamat yang berpendapat ekonomi Indonesia akan tetap stabil, dan perbedaan pandangan disebut sebagai hal yang wajar dalam ilmu ekonomi.
Dalam konteks perbedaan pendapat tersebut, Menkeu Purbaya ditempatkan pada kelompok yang optimistis, dengan pandangan bahwa ekonomi Indonesia berada dalam kondisi baik dan tidak perlu dikhawatirkan. Untuk mendukung argumennya, ia merujuk sejumlah indikator pada Januari dan Februari 2026 yang dinilai menunjukkan ekonomi dalam fase ekspansif.
Salah satu indikator yang disebut adalah Purchasing Managers’ Index (PMI), dengan nilai 52,6 pada Januari dan 53,8 pada Februari. Secara umum, PMI di atas 50 kerap diartikan sebagai sinyal ekspansi aktivitas ekonomi. Namun, laporan tersebut menekankan bahwa indikator seperti PMI hanya menggambarkan kondisi pada saat survei dilakukan dan tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan kondisi ekonomi sepanjang tahun.
Laporan itu juga menyoroti bahwa pada periode Januari–Februari 2026, konflik Iran belum terjadi, sehingga lanskap ekonomi global dan domestik dinilai berpotensi berubah setelah munculnya guncangan eksternal baru. Selain itu, faktor musiman disebut perlu dipertimbangkan karena Februari 2026 memasuki Ramadan dan mendekati Idul Fitri, periode yang biasanya mendorong peningkatan aktivitas ekonomi.
Data historis PMI juga digunakan untuk menekankan keterbatasan indikator jangka pendek. Pada 2024, PMI Januari–Maret disebut sempat mencapai puncak 54,2, tetapi kemudian turun ke bawah 50 selama lima bulan berturut-turut mulai Juli hingga November. Pada 2025, pola serupa disebut terjadi lebih tajam, ketika PMI April turun ke 46,7 meski Februari berada di 53,6.
Untuk 2026, laporan tersebut menyebut PMI Maret berada di 50,1 atau nyaris stagnan, meskipun masih berada dalam periode puncak aktivitas ekonomi Idul Fitri. Kondisi ini dinilai dapat mengindikasikan kemungkinan kontraksi pada bulan-bulan berikutnya.
Inti kritik yang disampaikan dalam laporan itu adalah adanya ketidaksambungan dalam diskursus antara pengamat dan pemerintah. Pengamat dinilai berbicara mengenai proyeksi ke depan (future outlook), sementara respons pemerintah disebut bertumpu pada indikator yang melihat ke belakang (backward-looking), khususnya data Januari dan Februari, yang dianggap kurang relevan untuk menjawab risiko baru akibat konflik.
Catatan tambahan dalam laporan menyebut bahwa sejumlah data yang ditampilkan merupakan kondisi sebelum perang Iran versus AS-Israel, dan menegaskan pandangan bahwa kondisi ekonomi Indonesia pada periode tersebut disebut sudah “tidak baik-baik saja”.
