Pandangan Amerika Serikat terhadap keamanan energi global menunjukkan perubahan besar dalam beberapa dekade terakhir. Pada 1990, Presiden George H. W. Bush menegaskan bahwa sumber daya energi—khususnya minyak—dipandang sebagai aset strategis yang tidak boleh jatuh ke tangan kekuatan yang dianggap berbahaya. Dalam konteks invasi Irak ke Kuwait, Washington melihat ancaman itu bukan sekadar persoalan regional, melainkan risiko terhadap stabilitas pasokan energi dunia. Posisi tersebut mencerminkan peran Amerika sebagai penjaga tatanan global yang merasa berkewajiban menjaga keseimbangan pasar energi.

Namun pada 2026, pernyataan Presiden Donald Trump menunjukkan pergeseran pendekatan. Ia secara implisit menolak gagasan bahwa Amerika harus menanggung beban global untuk menjaga pasokan energi dunia. Dengan menyatakan negara lain sebaiknya mencari sumber minyak mereka sendiri, Trump menonjolkan pendekatan yang lebih transaksional dan berorientasi pada kepentingan domestik.

Meski tujuan utama serangan terhadap Iran tidak disebut semata-mata untuk keuntungan ekonomi, kebijakan tersebut dinilai memunculkan efek yang menguntungkan bagi Amerika dibanding negara lain. Ini menggambarkan bagaimana keputusan geopolitik dalam sistem global yang saling terhubung dapat menghasilkan konsekuensi ekonomi yang tidak sepenuhnya dapat dikendalikan, termasuk munculnya pihak yang diuntungkan dan yang dirugikan.

Di dalam negeri, ekonomi Amerika disebut tetap tangguh meski harga bensin meningkat. Ketahanan itu dikaitkan dengan struktur ekonomi AS yang lebih mandiri dalam energi. Sebaliknya, di banyak negara lain—terutama Eropa—kenaikan harga energi dinilai cepat mendorong inflasi, meningkatkan biaya pinjaman, serta memaksa pemerintah dan masyarakat menghemat konsumsi energi. Dampaknya, pertumbuhan ekonomi di luar Amerika berpotensi melambat.

Analisis Citigroup memperjelas perbedaan dampak tersebut. Eropa lebih terpukul karena masih bergantung pada impor energi sehingga lonjakan harga langsung membebani perekonomian. Amerika berada pada posisi relatif diuntungkan karena telah menjadi eksportir energi: kenaikan harga energi global bukan hanya menjadi beban, tetapi juga dapat menjadi sumber pendapatan tambahan.

Perbedaan ini membantu menjelaskan mengapa pendekatan Trump dalam konflik di Teluk Persia terlihat berbeda dari presiden-presiden sebelumnya. Secara strategis, tujuannya digambarkan tetap serupa—mencegah dominasi kekuatan yang dianggap bermusuhan dan menjaga keseimbangan geopolitik di kawasan penting—namun cara mencapainya disebut semakin dipengaruhi kalkulasi ekonomi domestik.

Pada masa lalu, para presiden Amerika memandang stabilitas pasokan minyak dunia sebagai kepentingan bersama yang harus dijaga AS. Konsep ini sering dipahami sebagai “barang publik global”, ketika Amerika berperan sebagai penjamin stabilitas demi kepentingan internasional, meski biaya yang ditanggung tidak selalu sebanding langsung dengan keuntungan ekonomi.

Dalam pidatonya pada 1990, Bush menyatakan intervensi militer di Teluk Persia juga bertujuan mencegah satu negara menguasai sebagian besar cadangan minyak dunia. Ia menekankan keyakinan bahwa kepemimpinan Amerika tidak memiliki pengganti dalam menjaga stabilitas tersebut—sebuah penegasan tentang tanggung jawab jangka panjang AS atas keamanan kawasan yang menjadi pusat produksi energi dunia.

Trump, sebaliknya, menampilkan sikap yang lebih pragmatis. Ia menyatakan Amerika tidak lagi bergantung pada minyak dari Selat Hormuz, sehingga tidak memiliki urgensi yang sama untuk memastikan jalur tersebut tetap terbuka. Pernyataan ini sekaligus mengisyaratkan bahwa tanggung jawab menjaga jalur perdagangan energi dapat dialihkan kepada negara-negara yang masih bergantung padanya.

Perubahan sikap tersebut dipandang menandai transformasi peran Amerika: dari penjaga stabilitas global menjadi pemain yang lebih fokus pada kepentingannya sendiri. Dalam kerangka ini, energi tidak lagi diposisikan semata sebagai komoditas ekonomi, tetapi juga instrumen kekuatan geopolitik.

Status Amerika sebagai kekuatan energi global disebut terbentuk melalui revolusi shale yang meningkatkan produksi minyak dan gas domestik, ditambah kebijakan yang mendukung ekspor energi. Perkembangan infrastruktur LNG juga memungkinkan energi Amerika menjangkau pasar internasional secara lebih luas.

Akibatnya, sektor energi menjadi salah satu pilar ekonomi Amerika. Data S&P Global disebut menunjukkan ekspor LNG memberikan kontribusi besar, bahkan melampaui beberapa komoditas pertanian dan industri hiburan. Hal ini memperkuat pandangan bahwa energi kini menjadi sumber kekuatan ekonomi sekaligus politik bagi AS.

Dalam visi Trump, dominasi energi digambarkan bukan hanya soal ekonomi domestik, melainkan juga alat memperluas pengaruh global. Pembentukan Dewan Dominasi Energi Nasional dan penetapan energi sebagai prioritas strategis disebut menandai integrasi kebijakan energi ke dalam strategi keamanan nasional.

Contoh pendekatan ini dikaitkan dengan Venezuela. Disebutkan bahwa penangkapan Nicolás Maduro bukan hanya berdampak politik, tetapi juga memberi keuntungan ekonomi dan strategis bagi Amerika. Dengan menguasai sumber minyak Venezuela, AS dinilai memperoleh daya tawar tambahan dalam hubungan internasional, termasuk terhadap negara seperti Kuba.

Di sisi lain, pengalaman Eropa dengan Rusia digambarkan menunjukkan risiko ketergantungan energi. Setelah invasi Ukraina pada 2022, Rusia disebut menggunakan energi sebagai alat tekanan dengan membatasi pasokan. Situasi itu memaksa Eropa mencari alternatif dengan biaya tinggi, yang pada akhirnya memperbesar peran Amerika sebagai pemasok energi. Data dari Institute for Energy Economics and Financial Analysis menyebut Amerika kini menjadi pemasok LNG terbesar bagi Uni Eropa.

Namun ketergantungan baru tersebut juga memunculkan kekhawatiran. Sejumlah negara Eropa mulai mempertanyakan apakah mereka hanya berpindah dari satu ketergantungan geopolitik ke ketergantungan lain. Sikap Trump yang cenderung menggunakan hubungan ekonomi sebagai alat tekanan disebut memperkuat kekhawatiran itu.

Trump disebut berharap Iran mengikuti pola seperti Venezuela: menyerah di bawah tekanan dan membuka peluang bagi Amerika untuk memperoleh pengaruh atas sumber energinya. Jika skenario ini terjadi, risiko gangguan pasar energi global dinilai dapat berkurang.

Meski demikian, hasil akhir konflik dinyatakan belum pasti. Iran masih memiliki pilihan untuk berdamai atau melanjutkan konflik. Jika konflik berlanjut, opsi pembukaan Selat Hormuz dengan kekuatan militer tetap disebut mungkin dipertimbangkan, mengingat pentingnya jalur tersebut bagi perdagangan energi global.

Di tengah potensi perluasan pengaruh Amerika dalam pasar energi, terdapat batasan yang disebut sulit dihindari. Biaya produksi energi di AS dinilai relatif lebih tinggi dibanding beberapa negara lain, sehingga membatasi kemampuan Amerika untuk mendominasi pasar secara absolut.

Selain itu, pemerintah Amerika juga tidak memiliki kontrol penuh atas produsen energi swasta. Kondisi ini membuat penggunaan energi sebagai alat tekanan secara langsung menjadi lebih sulit tanpa mengganggu pasar domestik, terutama jika prioritasnya menjaga harga tetap stabil di dalam negeri.

Pada akhirnya, kekuatan energi Amerika disebut sangat bergantung pada kepercayaan pasar global. Selama ini, negara-negara lain membeli energi dari AS karena dianggap stabil dan dapat diandalkan. Jika hubungan tersebut makin dipolitisasi atau dijadikan alat tekanan, negara-negara pembeli diperkirakan dapat mencari alternatif lain—sebagaimana yang terjadi pada Rusia.