Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai kondisi global sepanjang 2025 diwarnai perlambatan pertumbuhan ekonomi, meningkatnya fragmentasi, serta ketegangan geopolitik yang memicu volatilitas pasar keuangan dan arus modal. Situasi tersebut, menurutnya, menuntut respons kebijakan yang adaptif, kredibel, dan terkoordinasi.
Pernyataan itu disampaikan Misbakhun dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI bersama Gubernur Bank Indonesia (BI) yang membahas laporan kinerja BI tahun 2025 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 8 April 2026.
Ia menjelaskan, agenda rapat kerja bersama Dewan Gubernur BI berfokus pada pembahasan laporan kinerja BI tahun 2025. Pembahasan tersebut merujuk pada ketentuan yang mewajibkan BI menyampaikan laporan kinerja kelembagaan secara tertulis kepada Presiden dan DPR.
“Nah, laporan triwulan yaitu ayat empatnya, laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan Bank Indonesia dimaksud ayat 3, dievaluasi oleh DPR dan digunakan sebagai bahan penilaian tahunan terhadap kinerja Dewan Gubernur, anggota Dewan Gubernur, dan Bank Indonesia,” kata Misbakhun.
Menurutnya, laporan itu mencerminkan pelaksanaan tugas dan wewenang BI dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, serta turut menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah dinamika perekonomian global yang penuh ketidakpastian.
Di tengah tantangan tersebut, Misbakhun menyampaikan BI menunjukkan kinerja positif. Hal itu tercermin dari capaian indikator kinerja utama yang mencapai 109,31 persen, dengan seluruh indikator berada di atas target.
Ia menambahkan, stabilitas makroekonomi domestik dinilai tetap terjaga, ditandai inflasi yang terkendali dalam kisaran sasaran, nilai tukar rupiah yang relatif stabil, serta ketahanan sistem keuangan yang tetap kuat.
Selain itu, ia menyebut bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran terus diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, termasuk melalui digitalisasi sistem pembayaran dan penguatan ekonomi keuangan yang inklusif.
“Dalam kaitan tersebut, Komisi XI mencermati efektivitas kebijakan tersebut, termasuk aspek tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas kelembagaan, guna memastikan pelaksanaan mandat Bank Indonesia senantiasa sejalan dengan kepentingan perekonomian nasional,” pungkasnya.
