Jayapura — Ketua Komisi IV DPR Papua, Joni Y. Betaubun, menekankan pentingnya penguatan rekomendasi dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Papua Tahun Anggaran 2025, di tengah keterbatasan anggaran yang dialami sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
Pernyataan itu disampaikan Joni dalam rapat kerja Komisi IV DPR Papua bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Papua di Jayapura, Senin (13/4/2026).
Menurut Joni, berbagai masukan yang disampaikan anggota Komisi IV dalam rapat perlu didorong menjadi rekomendasi yang konkret, meski kondisi fiskal daerah terbatas. Ia menyatakan komisi akan menelaah bagian-bagian yang dinilai belum berjalan atau masih kurang.
Joni mengakui masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu diselesaikan, terutama terkait kinerja dan pembiayaan program di beberapa OPD. Karena itu, ia menilai rekomendasi yang telah dirumuskan bersama harus benar-benar diperjuangkan agar berdampak pada perbaikan.
Ia juga menegaskan pembahasan LKPJ memiliki karakter berbeda dibanding rapat kerja komisi pada umumnya. Menurutnya, LKPJ merupakan evaluasi menyeluruh lintas komisi terhadap penggunaan anggaran daerah selama satu tahun anggaran, sehingga pendekatannya harus lebih komprehensif.
Dalam konteks pembahasan tersebut, Joni menilai perlu ada klarifikasi langsung dari Kepala Badan Keuangan Provinsi Papua terkait sejumlah persoalan anggaran yang mengemuka, termasuk soal realisasi dan administrasi keuangan pada BPBD.
Salah satu isu yang disoroti adalah anggaran operasional BPBD sebesar Rp400 juta yang disebut telah dianggarkan dan digunakan, namun hingga kini belum dapat dicairkan secara administratif. Joni menilai persoalan itu perlu segera dijelaskan agar tidak menghambat kinerja OPD, terutama dalam penanganan bencana.
Sebagai tindak lanjut, Komisi IV DPR Papua menjadwalkan pemanggilan Kepala Badan Keuangan Provinsi Papua pada Kamis mendatang untuk meminta penjelasan langsung. Joni berharap langkah tersebut dapat memperjelas persoalan yang ada dan menjadi dasar penyusunan rekomendasi LKPJ 2025.
Ia menyatakan Komisi IV menargetkan pembahasan LKPJ menghasilkan rekomendasi yang lebih tajam dan akurat, sekaligus mendorong perbaikan tata kelola anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
