Palembang, 19 Desember 2024 — Kinerja pelaksanaan APBN di wilayah Sumatera Selatan (Sumsel) hingga 30 November 2024 dilaporkan terus menunjukkan tren positif. Perkembangan ini tercermin dari realisasi pendapatan dan belanja negara yang tumbuh dibandingkan periode yang sama tahun lalu, seiring peningkatan penerimaan perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), belanja pemerintah pusat, serta transfer ke daerah.
Dalam Rapat Komite/Pleno forum Asset and Liability Committee (ALCo) Sumsel yang diikuti seluruh kantor vertikal Kementerian Keuangan di Sumsel, disampaikan bahwa pendapatan negara di wilayah ini tumbuh 11,90% (year on year/yoy). Realisasi pendapatan mencapai Rp19,94 triliun atau 86,63% dari target, yang terdiri dari penerimaan pajak Rp16,86 triliun, kepabeanan dan cukai Rp278,25 miliar, serta PNBP Rp2,81 triliun.
Pertumbuhan penerimaan pajak antara lain didorong peningkatan setoran pemungut PPN dari instansi pemerintah dan BUMN atas aktivitas konstruksi dan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Sumsel. Selain itu, pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2024 yang memasuki jatuh tempo pelunasan turut menjadi faktor penguat. PBB, dengan kontribusi terbesar dari sektor pertambangan migas, tumbuh 13,1% dengan capaian 109,7% karena pembayaran yang jatuh tempo dan pembayaran ketetapan PBB. Di sisi lain, PPh Non Migas tumbuh 5,8% dan PPN serta PPnBM tumbuh 3,5% yang mencerminkan aktivitas ekonomi di Sumsel.
Dari sisi kepabeanan dan cukai, penerimaan bea masuk tercatat Rp162,07 miliar. Komoditas impor yang dikenakan bea masuk didominasi serealia (beras). Sementara itu, komoditas ekspor yang dikenakan bea keluar terutama berasal dari CPO dan turunannya, dengan kontribusi bea keluar sebesar Rp78,37 miliar. Penerimaan dari cukai tercatat Rp313,82 juta yang bersumber dari denda administrasi cukai.
PNBP juga mencatat kinerja positif. Pendapatan PNBP Badan Layanan Umum (BLU) mencapai Rp1,93 triliun atau 103,52% dari target. Adapun PNBP lainnya tercatat Rp879,98 miliar, termasuk PNBP aset, piutang, dan lelang sebesar Rp73,94 miliar. Untuk PNBP lainnya, realisasi telah mencapai 173,69% dari target. Secara total, PNBP dinilai menguat terutama karena kontribusi pendapatan BLU, yang menggambarkan resiliensi aktivitas ekonomi di wilayah Sumsel.
Di sisi belanja, realisasi belanja negara di wilayah Sumsel hingga 30 November 2024 mencapai Rp45,09 triliun atau 84,78% dari pagu. Angka ini terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp15,46 triliun atau 72,67% dari pagu, serta Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp29,62 triliun atau 92,86% dari pagu.
Secara keseluruhan, belanja negara tumbuh 14,14% (yoy). Pertumbuhan ini didorong peningkatan belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dan penyaluran TKD yang mencatat tren positif pada hampir seluruh jenis transfer. Belanja K/L tumbuh 19,52% (yoy) dan digunakan antara lain untuk mendukung produktivitas aparatur sipil negara, operasional peningkatan kualitas pelayanan publik, penuntasan PSN berupa pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, kegiatan pemilu dan pilkada, serta perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan.
Penyaluran TKD juga tumbuh 11,51% (yoy) untuk mendukung APBD di 18 pemerintah daerah di Sumsel, dengan harapan digunakan untuk belanja produktif yang memberikan efek berganda tinggi. Hingga 30 November 2024, penyaluran TKD telah mencapai 92,86% dari pagu, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 77,10%. Pertumbuhan penyaluran ini terutama didorong oleh kinerja penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, dan Dana Desa yang menunjukkan tren positif.
Sejalan dengan itu, pendapatan daerah hingga 30 November 2024 tetap tumbuh positif, didorong dana transfer yang meningkat 9,28% (yoy). Secara umum, belanja daerah juga mengalami pertumbuhan 4,60% (yoy).
Hingga akhir November 2024, kondisi perekonomian Sumsel dinilai tetap terjaga positif, ditandai dengan kinerja APBN dan APBD yang tumbuh secara tahunan. Kinerja tersebut diharapkan dapat dipertahankan hingga akhir 2024.
