Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, menekankan pentingnya penguatan pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah agar berjalan sesuai prinsip clean and good governance. Penegasan itu disampaikan seusai menghadiri entry meeting pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 yang digelar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Jakarta, Kamis (2/4/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Muhidi hadir bersama Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi. Muhidi menyebut fungsi pengawasan DPRD menjadi kunci untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berlangsung transparan dan akuntabel.
“Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD, kami berkomitmen memperkuat penerapan clean and good governance di daerah,” kata Muhidi.
Menurutnya, pemeriksaan LKPD oleh BPK perlu menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk terus membenahi tata kelola keuangan, terutama dalam penggunaan anggaran agar tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.
DPRD juga mencermati bahwa tahun 2025 merupakan tahun awal masa jabatan gubernur dan wakil gubernur periode 2025–2030, sekaligus masa transisi dalam evaluasi capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021–2026.
Di sisi lain, kinerja daerah sepanjang 2025 turut dibayangi sejumlah tantangan. Bencana hidrometeorologi seperti banjir bandang dan tanah longsor tercatat melanda 16 kabupaten/kota, 150 kecamatan, serta 793 nagari/desa/kelurahan di Sumatera Barat.
Tekanan fiskal juga meningkat akibat kebijakan efisiensi melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, ditambah pengurangan transfer ke daerah pada APBD 2026.
Meski demikian, sejumlah indikator makro menunjukkan capaian positif. Tingkat kemiskinan turun dari 5,42 persen pada 2024 menjadi 5,31 persen pada 2025, sementara tingkat pengangguran terbuka menurun dari 5,69 persen menjadi 5,52 persen.
Namun, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat mengalami perlambatan dari 4,36 persen pada 2024 menjadi 3,37 persen pada 2025. Perlambatan ini dipengaruhi kerusakan infrastruktur ekonomi dan sosial pascabencana.
Entry meeting tersebut dipimpin Anggota V BPK RI, Bobby Adhityo Rizaldi, dan dihadiri sejumlah pejabat pusat maupun daerah, termasuk pimpinan DPR RI, kepala daerah, serta pimpinan DPRD dari berbagai provinsi.
Melalui kegiatan itu, seluruh entitas pemeriksaan diharapkan berperan aktif dan kooperatif mendukung kelancaran proses audit guna menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, transparan, dan akuntabel.
Muhidi juga menyampaikan apresiasi kepada BPK RI atas perannya dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Ia turut mengapresiasi pemerintah daerah yang telah menyusun laporan keuangan tepat waktu sebagai bentuk tanggung jawab kepada publik.
Ia menilai pemeriksaan oleh BPK merupakan instrumen penting untuk memastikan pengelolaan APBD berjalan efektif, efisien, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan. “Kami berkomitmen menindaklanjuti setiap rekomendasi BPK secara serius dan tepat waktu, sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola keuangan daerah yang bersih dan bertanggung jawab,” ujarnya.
