Mataram — Ketua DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) Baiq Isvie Rupaeda berharap Sekretaris Daerah (Sekda) NTB yang baru dilantik, Abul Chair, dapat membawa perbaikan dalam manajemen pemerintahan dan tata kelola keuangan daerah. Harapan itu disampaikan Isvie di Mataram, Sabtu (11/4).
Isvie mengapresiasi langkah Gubernur NTB yang melantik Sekda baru. Ia menilai Abul Chair perlu segera menyesuaikan diri dengan kondisi daerah, menjalankan tugas secara optimal, serta membangun kerja sama yang solid dengan DPRD NTB.
Latar belakang Abul Chair sebagai Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur disebut menjadi modal kuat. Pengalaman tersebut dinilai relevan untuk memperkuat fondasi perbaikan tata kelola pemerintahan dan keuangan di NTB.
Isvie juga menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif agar proses pembenahan dapat berjalan lebih cepat dan sejalan dengan tujuan pembangunan daerah. Penunjukan Abul Chair diharapkan mendorong sistem pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien.
Di sisi lain, NTB disebut tengah menghadapi tantangan fiskal, termasuk tekanan keuangan daerah dan penurunan transfer dana dari pemerintah pusat. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk lebih proaktif mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD).
Salah satu sorotan adalah pengelolaan aset daerah yang dinilai belum maksimal, seperti di Gili Trawangan serta Pasar Seni Senggigi di Lombok Barat. DPRD NTB mendorong gubernur untuk menertibkan dan mengevaluasi aset-aset tersebut agar dapat berkontribusi lebih besar terhadap PAD, tidak hanya di Lombok Barat, tetapi juga di kabupaten/kota lain di NTB.
Menanggapi tantangan tersebut, Abul Chair menyatakan komitmennya menjaga pertumbuhan ekonomi daerah. Ia mengakui tantangan ke depan mencakup tekanan fiskal, layanan dasar, serta risiko tata kelola.
Abul Chair menegaskan fokusnya tidak hanya pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga perbaikan tata kelola birokrasi. Ia berencana melakukan konsolidasi internal untuk memperkuat soliditas organisasi, sekaligus membangun kerja sama erat dengan berbagai pihak, termasuk DPRD, guna mendukung kelancaran program pembangunan.
Terkait polemik asal daerah Sekda yang berasal dari luar NTB, Isvie menyatakan hal itu tidak menjadi persoalan karena aparatur sipil negara (ASN) harus siap ditempatkan di mana pun.
