Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) berlanjut pada Tahun Anggaran 2026 dengan cakupan yang diperluas. Program padat karya ini ditargetkan menjangkau 15.364 lokasi di seluruh Indonesia dan menyerap hingga 1 juta tenaga kerja.
Di tengah tekanan kondisi global, pemerintah memperkuat program padat karya sebagai strategi untuk menjaga daya beli masyarakat, mendorong ekonomi lokal, serta memastikan manfaat pembangunan dirasakan langsung oleh warga.
Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan alokasi anggaran IBM 2026 meningkat dari pagu awal Rp4,84 triliun menjadi Rp5,48 triliun. Ia mengatakan meski dalam proses penajaman belanja sempat dilakukan penyesuaian, pemerintah berkomitmen mengembalikan sekaligus memperkuat alokasi program tersebut.
“Program IBM ini memiliki multiplier effect yang besar. Selain menghasilkan infrastruktur, juga memberikan penghasilan langsung kepada masyarakat melalui skema padat karya, sehingga mampu menggerakkan ekonomi lokal,” kata Dody dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa (7/4/2026).
Menurut Dody, penguatan anggaran ini merupakan hasil realokasi di tengah kebijakan efisiensi fiskal, sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah pada program yang langsung menyentuh masyarakat.
Dari total 15.364 lokasi, porsi terbesar berada pada sektor sumber daya air melalui Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI). Program ini direncanakan berlangsung di 12.000 lokasi dengan alokasi sekitar Rp2,7 triliun dan disebut menjadi kontributor terbesar dalam penyerapan tenaga kerja.
Di sektor konektivitas, skema padat karya difokuskan pada pembangunan 118 unit jembatan gantung dengan alokasi sekitar Rp1,07 triliun. Program ini ditujukan untuk membuka akses wilayah terpencil dan mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.
Sementara pada sektor permukiman, IBM mencakup sejumlah kegiatan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Di antaranya Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) di 808 lokasi dan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di 906 lokasi.
Selain itu, pemerintah merencanakan Program Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS) di 823 lokasi, Sanitasi untuk Lembaga Pendidikan Keagamaan (Sanimas LPK) di 653 lokasi, serta Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) di 56 lokasi.
Kementerian PU menyatakan terus melakukan konsolidasi dengan Kementerian Keuangan dan Komisi V DPR RI agar alokasi IBM tetap terjaga, sekaligus memastikan pelaksanaannya berjalan efektif, efisien, dan akuntabel.
Dody menilai pendekatan pembangunan berbasis masyarakat membuat program lebih tepat sasaran, efisien, dan berkelanjutan karena masyarakat memiliki rasa memiliki terhadap hasil pembangunan. “Kami memastikan program Infrastruktur Berbasis Masyarakat tetap menjadi prioritas, bahkan di tengah penyesuaian anggaran. Ini adalah bentuk kehadiran negara dalam menjaga daya beli masyarakat dan menciptakan lapangan kerja,” ujarnya.
