Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) masih mengkaji kemungkinan penebalan bantuan sosial (bansos) pada 2026 sebagai bagian dari skema stimulus ekonomi. Kajian ini dilakukan di tengah kebijakan efisiensi dan ketidakpastian ekonomi global yang dipengaruhi ketegangan di Timur Tengah.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan pembahasan mengenai stimulus ekonomi, termasuk opsi penebalan bansos, masih berada pada tahap awal. Menurut dia, prosesnya baru berupa simulasi serta koordinasi lintas kementerian.
“Sudah ada semacam pembahasan ya, belum keputusan. Baru simulasi-simulasi untuk memberikan semacam stimulus ekonomi. Stimulus ekonomi itu macam-macam kebijakannya, salah satunya biasanya itu adalah penebalan atau juga penambahan penerima manfaat Bansos,” ujar Saifullah Yusuf usai pertemuan dengan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) di Kantor Kemensos, Jakarta, Senin.
Ia menegaskan hingga kini belum ada keputusan kebijakan dari presiden. Yang ada, kata dia, masih sebatas skema dan pembahasan tahap awal.
Saifullah Yusuf menjelaskan, skema penebalan bansos umumnya digunakan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat pada periode tertentu yang dinilai membutuhkan intervensi.
Ia mencontohkan pelaksanaan tahun lalu, ketika pemerintah sempat menambah bantuan sosial pada pertengahan tahun serta memperluas jumlah penerima manfaat pada akhir tahun. Pada periode tersebut, jumlah penerima bantuan sosial berupa bantuan langsung tunai meningkat dari sekitar 18 juta keluarga penerima manfaat menjadi 35 juta keluarga yang mencakup kelompok desil 1–4 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Jadi itu kalau belajar dari tahun lalu. Nah apakah tahun ini seperti itu kita tunggu kebijakan dari Bapak Presiden,” kata dia.
Di luar rencana kajian tersebut, Saifullah Yusuf memastikan bansos reguler yang menyasar sekitar 18 juta keluarga penerima manfaat tetap berjalan. Saat ini, pemerintah sedang mempersiapkan penyaluran untuk periode triwulan kedua yang ditargetkan dimulai pada pekan ketiga April.
Dalam program bansos reguler, terdapat dua bentuk bantuan yang disalurkan. Pertama, Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) sebesar Rp600 ribu per pencairan setiap triwulan. Kedua, Program Keluarga Harapan (PKH) dengan besaran bantuan menyesuaikan komponen penerima manfaat, seperti ibu hamil, anak sekolah, dan kelompok rentan lainnya.
