Pemerintah Vietnam menyiapkan langkah fiskal dan penyesuaian pajak secara fleksibel untuk mempertahankan momentum pertumbuhan pada 2026, di tengah tekanan akibat situasi darurat global dan gejolak pasar energi. Hal itu disampaikan Wakil Menteri Keuangan Nguyen Duc Chi dalam konferensi pers reguler pada sore hari, 9 April 2026.
Dalam pemaparan tersebut, Nguyen Duc Chi menyebut data kuartal I 2026 menunjukkan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) diperkirakan mencapai 7,83%. Angka ini belum memenuhi target optimistis 9,1% dalam Resolusi 01/NQ-CP, namun dinilai tetap menjadi titik terang karena lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun 2025 yang tercatat 7,07%.
Ia juga menyoroti adanya diferensiasi positif antarwilayah. Dari 34 provinsi dan kota, sebanyak 23 daerah mencatat pertumbuhan PDB di atas 8%. Empat daerah—Ha Tinh, Ninh Binh, Hai Phong, dan Hung Yen—disebut menonjol dengan pertumbuhan dua digit dan menjadi pendorong laju ekonomi secara keseluruhan.
Dari sisi fiskal, stabilitas makroekonomi dinilai semakin kokoh seiring capaian penerimaan anggaran. Pada kuartal I, penerimaan anggaran negara mencapai 829,4 triliun VND atau hampir 33% dari perkiraan tahunan. Pendapatan domestik meningkat 12,5%, yang membantu mengimbangi penurunan pendapatan minyak mentah akibat fluktuasi harga global.
Sementara itu, belanja anggaran meningkat 23,1% menjadi 530,1 triliun VND. Belanja investasi pembangunan menjadi komponen yang paling menonjol, naik 44,6%. Pemerintah menekankan percepatan pencairan investasi publik untuk mendorong pertumbuhan, dengan 110,3 triliun VND disalurkan ke perekonomian dalam tiga bulan pertama. Langkah ini diarahkan untuk mempercepat pembentukan proyek-proyek infrastruktur utama sebagai fondasi pertumbuhan jangka panjang.
Nguyen Duc Chi mengatakan tekanan terhadap pertumbuhan PDB pada kuartal I 2026 cukup signifikan akibat keadaan darurat global. Dalam situasi tersebut, Kementerian Keuangan mengaktifkan skenario respons kebijakan yang fleksibel, terutama melalui instrumen intervensi pajak dan kebijakan fiskal, guna menjaga ruang bagi pertumbuhan pada kuartal berikutnya.
Salah satu isu yang menjadi perhatian dalam konferensi pers adalah respons terhadap fluktuasi pasar energi. Nguyen Duc Chi menilai perkembangan geopolitik yang kompleks telah menempatkan perekonomian pada kondisi yang perlu ditangani sebagai “darurat nasional”.
Untuk mencapai target pertumbuhan tinggi di tengah pasar energi yang bergejolak, Kementerian Keuangan mengajukan serangkaian mekanisme fiskal yang dinilai fleksibel. Fokusnya adalah kombinasi intervensi anggaran secara langsung dan pengaturan tidak langsung melalui sistem pajak, untuk membentuk “penyangga” terhadap guncangan eksternal.
Salah satu usulan utama adalah mekanisme pengalokasian dana anggaran ke Dana Stabilisasi Harga Bahan Bakar. Ketika cadangan dana menipis akibat kenaikan harga minyak global, penggunaan sumber daya anggaran dipandang diperlukan untuk intervensi tepat waktu. Menurut pemaparan dalam konferensi pers, mekanisme ini ditujukan untuk membantu mengendalikan kenaikan harga bahan bakar, menahan guncangan biaya, menjaga margin keuntungan sektor manufaktur, serta mempertahankan daya beli konsumen.
Selain itu, Kementerian Keuangan menyiapkan skenario “respons cepat” melalui penyesuaian pajak strategis. Pajak perlindungan lingkungan, pajak impor, dan pajak pertambahan nilai (PPN) atas produk minyak bumi disebut telah diperhitungkan dan siap diturunkan bila diperlukan. Penyesuaian ini ditujukan untuk mengurangi tekanan inflasi dari sisi biaya dan membantu menstabilkan harga domestik.
Di luar kebijakan energi, pemerintah juga menyoroti tetap kuatnya dinamika usaha. Pada kuartal I, lebih dari 91.000 bisnis baru didirikan atau kembali beroperasi. Total modal yang masuk ke perekonomian mencapai hampir 568 triliun VND, meningkat 14%, yang dipandang mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek jangka menengah Vietnam.
Menutup konferensi pers, Nguyen Duc Chi menyatakan Kementerian Keuangan tengah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menyelesaikan skenario pengelolaan pertumbuhan yang baru. Skenario tersebut disebut akan memadukan kebijakan fiskal ekspansif yang terfokus dengan kebijakan moneter yang fleksibel, dengan tetap menekankan stabilitas makroekonomi dan pengendalian inflasi.
Dalam penilaian yang disampaikan dalam materi konferensi pers, usulan alokasi anggaran untuk stabilisasi harga bensin bersamaan dengan penyesuaian pajak strategis dipandang sebagai bagian dari pergeseran pendekatan tata kelola pada 2026—dari sikap defensif menjadi lebih proaktif dalam mendukung pertumbuhan, termasuk melalui upaya menciptakan lingkungan biaya yang lebih rendah bagi dunia usaha.
