Kementerian Keuangan Vietnam tengah mengonsultasikan rancangan Keputusan yang merinci Undang-Undang Pajak Penghasilan Pribadi (PPh Orang Pribadi), dengan usulan penambahan pengurangan untuk biaya perawatan kesehatan dan pendidikan. Kebijakan ini disebut bertujuan mengurangi kewajiban pajak, mendukung warga negara, serta memastikan keadilan dalam distribusi pendapatan.
Pernyataan tersebut disampaikan Luu Duc Huy, Wakil Direktur Departemen Pengelolaan dan Pengawasan Kebijakan Pajak, Biaya dan Pungutan, dalam konferensi pers triwulanan rutin Kementerian Keuangan pada 9 April. Ia menjelaskan, rancangan Keputusan itu saat ini sedang menjalani konsultasi luas.
Menurut Kementerian Keuangan, pada 26 Maret 2026 pihaknya telah mengirim dokumen permintaan pendapat kepada kementerian, lembaga, pemerintah daerah, asosiasi, dan organisasi terkait. Rancangan tersebut juga dipublikasikan di portal informasi elektronik untuk menerima masukan masyarakat.
Kebijakan baru ini ditargetkan mulai berlaku pada 1 Juli 2026, setelah memperoleh persetujuan Majelis Nasional. Salah satu poin utama dalam rancangan tersebut adalah penambahan pengurangan pajak untuk dua pos yang dinilai dekat dengan kebutuhan masyarakat, yakni biaya kesehatan dan pendidikan.
Kementerian Keuangan mengusulkan dua opsi. Opsi pertama mengatur pengurangan biaya pengobatan sekitar 20 juta VND per tahun dan biaya pendidikan sekitar 21 juta VND per tahun, sehingga total pengurangan mencapai 41 juta VND per tahun. Opsi kedua menaikkan besaran pengurangan menjadi 23 juta VND untuk biaya pengobatan dan 24 juta VND untuk biaya pendidikan.
Besaran pengurangan yang diusulkan disusun berdasarkan data statistik pengeluaran aktual penduduk. Berdasarkan angka tahun 2024, rata-rata pengeluaran perawatan kesehatan sekitar 3,5 juta VND per orang per tahun untuk rawat jalan dan 10–12 juta VND per tahun untuk rawat inap. Sementara rata-rata pengeluaran pendidikan dan pelatihan sekitar 9,6 juta VND per orang per tahun.
Dengan memperhitungkan rasio tanggungan rata-rata sekitar 0,8 tanggungan per wajib pajak, lembaga penyusun memperkirakan total biaya kesehatan dan pendidikan bagi wajib pajak beserta tanggungannya sekitar 20,4 juta VND per tahun untuk kesehatan dan 19,2 juta VND per tahun untuk pendidikan.
Berdasarkan perhitungan itu, opsi pengurangan pajak dirancang lebih tinggi daripada pengeluaran aktual guna memberi ruang dukungan bagi masyarakat. Analisis Kementerian Keuangan menyebutkan, pengurangan pada Opsi 1 setara sekitar dua kali rata-rata pengeluaran rawat inap dan sekitar 2,2 kali rata-rata pengeluaran pendidikan pada 2024, sehingga kebijakan tidak hanya mengikuti realitas pengeluaran tetapi juga mengantisipasi biaya tak terduga.
Kementerian Keuangan menilai tunjangan pribadi yang berlaku saat ini sudah mencakup sebagian biaya hidup dasar, termasuk kesehatan dan pendidikan. Namun, penambahan tunjangan terpisah diposisikan sebagai dukungan tambahan yang dihitung berdasarkan data spesifik agar lebih mencerminkan kondisi praktis.
Dari sisi dampak fiskal, jika Opsi 2 diterapkan, proyeksi pengurangan penerimaan anggaran diperkirakan lebih dari 7.600 miliar VND. Meski demikian, kebijakan tersebut diperkirakan dapat menurunkan beban pajak warga.
Dalam simulasi yang disampaikan, seseorang dengan penghasilan sekitar 28 juta VND per bulan dan memiliki tanggungan berpotensi tidak diwajibkan membayar PPh orang pribadi. Kewajiban pajak baru muncul ketika penghasilan melebihi sekitar 28,63 juta VND per bulan, dan tambahan penghasilan tersebut dikenakan tarif 5% pada lapisan terendah.
Terkait kelayakan penerapan, termasuk persyaratan faktur dan dokumen pendukung untuk biaya kesehatan dan pendidikan, Kementerian Keuangan menyatakan implementasinya akan mengikuti ketentuan hukum administrasi pajak. Pengeluaran yang dapat dikurangkan harus didukung faktur dan dokumen yang lengkap serta sah.
Dengan penerapan faktur elektronik, pelaku usaha dengan pendapatan 1 miliar VND atau lebih diwajibkan menerbitkan faktur. Untuk sektor kesehatan dan pendidikan yang termasuk kegiatan usaha bersyarat, ketentuan faktur dan dokumen pendukung juga harus dijalankan sesuai peraturan. Kementerian Keuangan menekankan bahwa berbeda dengan masa lalu saat faktur kertas masih digunakan dan transaksi hingga 200.000 VND bisa tidak memerlukan faktur, kini semua transaksi harus terdokumentasi sepenuhnya.
Kementerian Keuangan menyatakan warga yang telah membayar pengeluaran sah berhak memperoleh faktur sebagai dasar pengurangan pajak. Jika terjadi pelanggaran aturan faktur, pihak terkait dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.
Opsi-opsi yang diajukan saat ini masih dalam tahap peninjauan dan penyempurnaan. Kementerian Keuangan menyatakan akan menghimpun serta memasukkan masukan untuk merevisi draf, dengan tujuan memastikan kebijakan yang diberlakukan kelak mendukung masyarakat sekaligus selaras dengan keseimbangan anggaran.
