Kementerian Keuangan menggelar konferensi pers triwulanan rutin untuk kuartal pertama 2026 pada 9 April sore. Agenda ini memaparkan pelaksanaan program kerja Kementerian Keuangan pada Maret 2026 serta kinerja sepanjang kuartal pertama. Konferensi pers dipimpin Wakil Menteri Nguyen Duc Chi dan dihadiri pimpinan unit di lingkungan kementerian, perwakilan unit terkait, serta sejumlah jurnalis.
Dalam paparannya, Nguyen Duc Chi menyampaikan bahwa pertumbuhan pada kuartal pertama 2026 tidak memenuhi harapan sesuai skenario awal. Kondisi tersebut, menurutnya, menuntut respons proaktif karena telah diidentifikasi Pemerintah sebagai situasi yang memerlukan tindakan mendesak.
Kementerian Keuangan, kata dia, telah melaporkan dan mengusulkan sejumlah solusi fiskal, terutama penyesuaian kebijakan pajak atas produk minyak bumi. Instrumen yang disebut mencakup pajak perlindungan lingkungan, pajak impor, pajak pertambahan nilai, dan pajak konsumsi khusus.
Di sisi perpajakan, otoritas pajak akan memperkuat dukungan kepada pelaku usaha agar patuh pada peraturan, dengan tujuan mengakhiri praktik “akuntansi ganda”. Dalam mekanisme yang berlaku, pelaku usaha melakukan deklarasi dan pembayaran sendiri serta bertanggung jawab atas kewajiban pajaknya, sementara otoritas pajak melakukan pemantauan melalui pendekatan manajemen berbasis risiko.
Wakil Menteri menegaskan, pelaku usaha yang menunjukkan indikasi tidak lazim—seperti pendapatan tinggi tetapi laba rendah, atau mengalami kerugian berkepanjangan namun tetap memperluas operasi—akan menjadi sasaran inspeksi dan pengawasan. Ia juga menekankan bahwa pelanggaran yang disengaja dan penggelapan pajak akan dikenai sanksi berat.
Saat ini, otoritas pajak telah menjalankan rencana inspeksi tematik dan hasilnya diharapkan dilaporkan pada kuartal ketiga atau keempat 2026. Selain itu, Kementerian Keuangan mengusulkan mekanisme pengalokasian dana anggaran negara ke Dana Stabilisasi Harga apabila dana tersebut habis, untuk meredam dampak fluktuasi harga bahan bakar terhadap perekonomian dan kehidupan masyarakat.
Nguyen Duc Chi menyatakan kebijakan fiskal selama ini dikelola secara fleksibel, cepat, dan efektif. Ia mengatakan Kementerian Keuangan terus menyempurnakan skenario penyesuaian pertumbuhan serta berkoordinasi secara sinkron dengan kebijakan moneter dan kebijakan makroekonomi lainnya, dengan target pertumbuhan dua digit pada 2026.
Selain isu pertumbuhan, Kementerian Keuangan melaporkan sejumlah hasil pada kuartal pertama 2026 terkait pengelolaan anggaran, dorongan pertumbuhan, dan penguatan kelembagaan. Kementerian disebut terus berperan dalam membangun dan menyempurnakan sistem kebijakan keuangan sesuai program legislatif dan rencana kerja tahunan.
Di bidang legislasi, kementerian secara proaktif mengusulkan kepada Pemerintah penyesuaian program legislatif, termasuk usulan penambahan rancangan undang-undang yang mengubah peraturan terkait bea cukai dan pajak penggunaan lahan non-pertanian. Kementerian juga meninjau dan merekomendasikan penarikan beberapa rancangan undang-undang yang dinilai tidak lagi sesuai dengan praktik saat ini.
Volume dokumen hukum pada kuartal pertama disebut besar, dengan puluhan dekrit dan surat edaran yang diterbitkan atau diajukan kepada otoritas berwenang. Kementerian juga melanjutkan penyelesaian sejumlah proyek untuk diajukan kepada Pemerintah dan Perdana Menteri guna memastikan kemajuan dan kualitas sesuai persyaratan.
Kementerian Keuangan juga ditugaskan memimpin 9 dari 32 item yang diajukan ke Majelis Nasional pada Sidang Pertama Majelis Nasional ke-16. Porsi ini disebut tertinggi di antara kementerian dan sektor lain, sekaligus menuntut kualitas serta ketepatan waktu penyusunan yang signifikan.
Dari sisi manajemen ekonomi, kementerian menyatakan telah proaktif memberi masukan mengenai berbagai skenario dan solusi untuk membantu Pemerintah dalam pengelolaan makroekonomi, terutama di tengah situasi global yang bergejolak. Sejumlah laporan strategis disusun, termasuk penilaian dampak faktor eksternal seperti konflik geopolitik dan negosiasi perdagangan.
Dalam paparan kinerja sosial-ekonomi, pertumbuhan PDB kuartal pertama 2026 diperkirakan mencapai 7,83%, lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun lalu. Sejumlah daerah dilaporkan mencatat pertumbuhan tinggi, termasuk beberapa provinsi yang mencapai dua digit.
Dari sisi anggaran negara, total pendapatan pada kuartal pertama mencapai sekitar 829,4 triliun VND, setara 32,8% dari perkiraan tahunan dan naik 11,4% dibanding periode yang sama tahun lalu. Pendapatan domestik disebut tetap menjadi pilar utama, sementara pendapatan dari impor-ekspor dan minyak mentah berfluktuasi mengikuti pasar internasional.
Untuk prospek kuartal berikutnya, Wakil Direktur Departemen Statistik Kementerian Keuangan, Do Thi Ngoc, menyatakan bahwa pencapaian target pertumbuhan lebih dari 10% pada 2026 membutuhkan sinergi pendorong tradisional dan pendorong baru. Menurutnya, investasi publik masih memegang peran utama, baik untuk mendorong pertumbuhan jangka pendek maupun membangun fondasi kapasitas produksi jangka panjang, seiring pelaksanaan berbagai proyek berskala besar.
Ia menambahkan konsumsi domestik diperkirakan meningkat didukung kebijakan yang merangsang permintaan, reformasi upah, serta perkembangan e-commerce di pasar berpenduduk lebih dari 100 juta orang. Kebijakan fiskal yang fleksibel, yang dikoordinasikan dengan kebijakan moneter, disebut akan terus mendukung dunia usaha dan memfasilitasi aliran modal ke sektor produksi dan bisnis. Ekspor juga dinilai tetap menjadi pilar penting dengan memanfaatkan perjanjian perdagangan bebas untuk memperluas pasar.
Do Thi Ngoc menyoroti pendorong baru seperti ekonomi digital, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kecerdasan buatan yang diharapkan memberi kontribusi lebih besar pada periode mendatang melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja dan daya saing. Ia menyebut dampaknya mungkin belum terlihat jelas pada kuartal pertama, namun diproyeksikan lebih nyata mulai kuartal kedua dan seterusnya.
Di sisi belanja, total pengeluaran anggaran pada kuartal pertama mencapai sekitar 530,1 triliun VND, meningkat signifikan dibanding periode yang sama tahun lalu. Belanja investasi pembangunan meningkat 44,6%, yang disebut mencerminkan upaya mempercepat pencairan investasi publik sejak awal tahun.
Meski demikian, penyaluran modal investasi publik masih rendah dibanding rencana tahunan, yakni sekitar 11%. Alasan yang disampaikan antara lain sebagian kementerian, sektor, dan daerah belum menyelesaikan prosedur investasi atau masih menghadapi kesulitan dalam alokasi modal. Namun, dibanding periode yang sama tahun lalu, capaian penyaluran disebut meningkat baik dari sisi persentase maupun nilai absolut.
Kementerian juga melaporkan perbaikan lingkungan usaha dan investasi. Pada kuartal pertama, lebih dari 91.000 bisnis baru didirikan atau melanjutkan operasi, dan jumlahnya disebut melampaui bisnis yang keluar dari pasar. Total tambahan modal terdaftar ke perekonomian meningkat hampir 14%.
Di tengah gejolak pasar internasional, terutama harga energi yang dipengaruhi ketegangan geopolitik, Kementerian Keuangan menyatakan telah berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lain untuk mengelola harga secara fleksibel, guna mendukung pengendalian inflasi dan menjaga stabilitas makroekonomi.
