JAKARTA — Kementerian Keuangan memperketat skema pengajuan dana baru dari kementerian dan lembaga di tengah pembahasan efisiensi belanja pemerintah. Langkah ini diambil untuk menjaga stabilitas likuiditas pasar sekaligus memastikan kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap terjaga.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan proses negosiasi terkait rencana efisiensi belanja masih berlangsung dan berjalan alot. Ia mengungkapkan, saat pemerintah membahas opsi pemangkasan anggaran operasional sekitar 10 persen, sejumlah instansi justru merespons dengan mengajukan tambahan kebutuhan dana baru dengan nilai besar.
“Menteri-menteri kan ngajuin terus berapa puluh triliun. Itu kami batasin, kami potong, kalau yang lain kami akan sesuaikan,” kata Purbaya usai salat Id di Masjid Salahuddin Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Sabtu (21/3/2026).
Purbaya menjelaskan, pemerintah masih mendiskusikan besaran persentase efisiensi yang akan diterapkan pada masing-masing instansi. Menurutnya, pembahasan itu dilakukan untuk menemukan besaran yang tepat, mengingat dinamika usulan dari kementerian dan lembaga yang belum sejalan dengan semangat penghematan.
“Kalau kami usulin, mereka ngajuin 10 persen. Tapi kalau saya tawarin ke mereka, mereka bukan potong malah nambah terus. Kalau mereka bilang potong, mungkin nanti mereka sesuaikan. Tapi berapa persen, lagi kami diskusikan,” ujarnya.
Meski memperketat arus pengajuan dana baru, Purbaya menegaskan kebijakan tersebut tidak dimaksudkan untuk menghentikan belanja negara secara keseluruhan. Pemerintah, kata dia, tetap akan memastikan belanja yang memang harus direalisasikan dapat dieksekusi tepat waktu dan tepat sasaran sesuai anggaran yang berlaku.
“Terus kita akan pastikan belanja-belanja pemerintah yang memang harus dibelanjakan itu dibelanjakan tepat waktu. Bukan yang dipotong ya. Jadi pada dasarnya kita akan mematuhi anggaran,” katanya.
Ia juga menyatakan penyisiran usulan anggaran telah melalui perhitungan. Purbaya menambahkan, skema pemangkasan operasional kementerian dirancang agar tidak menimbulkan efek kejut terhadap pertumbuhan ekonomi secara makro.
