Kementerian Keuangan menilai tekanan gejolak global terhadap pasar keuangan domestik masih berada pada level yang relatif moderat. Meski sentimen risk-off global memicu arus modal keluar (capital outflow), pemerintah menyebut kondisi di Indonesia tetap terkendali.
Direktur Strategi Stabilisasi Ekonomi Kementerian Keuangan Noor Faisal Achmad mengatakan asesmen pemerintah menunjukkan tekanan terhadap Indonesia masih dapat dikelola. Hal itu ia sampaikan dalam Central Banking Forum 2026 di Jakarta, Senin.
Faisal menuturkan depresiasi nilai tukar rupiah saat ini masih dalam kendali. Pada Senin pagi, rupiah tercatat melemah 17 poin atau 0,10 persen menjadi Rp17.121 per dolar AS dari penutupan sebelumnya di Rp17.104 per dolar AS.
Ia menjelaskan, arus modal keluar yang terjadi belakangan ini lebih banyak dipengaruhi faktor global, bukan karena pelemahan fundamental domestik. Optimisme tersebut, menurutnya, ditopang oleh sejumlah indikator perekonomian dalam negeri yang dinilai masih solid.
Di sektor manufaktur, Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada Maret tercatat masih ekspansif di level 50,1, meski melambat dibandingkan Februari yang berada di 53,8. Dari sisi perdagangan, neraca perdagangan Indonesia mencatat surplus 1,27 miliar dolar AS pada Februari 2026, melanjutkan tren surplus selama 70 bulan berturut-turut.
Selain itu, inflasi pada Maret 2026 tercatat terkendali di 3,48 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Penyaluran kredit perbankan juga tumbuh 9,37 persen (yoy). Faisal menilai rangkaian indikator tersebut menunjukkan mesin pertumbuhan domestik masih bekerja dengan baik di tengah tekanan global.
“Dengan tekanan global, fundamental ekonomi Indonesia sejauh ini masih memberikan optimisme bagi kami. Dampak akan terbatas. Mesin pertumbuhan domestik masih bekerja dengan baik,” ujar Faisal.
Ia menambahkan, pemerintah terus berupaya menjaga kepercayaan pasar melalui pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bijak, menjaga kredibilitas pembiayaan, serta memastikan pasar memahami bahwa respons pemerintah bersifat antisipatif dan terukur.
