Kementerian Agama (Kemenag) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat kolaborasi strategis untuk mendorong digitalisasi sistem keuangan di lebih dari 42 ribu pondok pesantren di seluruh Indonesia. Upaya ini ditujukan untuk mempercepat literasi dan inklusi keuangan syariah, sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan ekonomi di lingkungan pesantren.

Komitmen tersebut disampaikan Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam dialog bersama jajaran OJK pada penutupan Gebyar Ramadan Keuangan Syariah 2026 di Jakarta, Kamis (2/4/2026). Menurut Nasaruddin, digitalisasi keuangan tidak hanya berkaitan dengan efisiensi transaksi, tetapi juga dapat menjadi sarana pendidikan karakter bagi santri.

Ia menilai sistem yang transparan berpotensi menumbuhkan kejujuran dan meminimalkan peluang penyimpangan dalam pengelolaan dana. Karena itu, Kemenag mendorong agar berbagai transaksi di pesantren—mulai dari kebutuhan operasional hingga pengiriman uang saku santri—dapat dilakukan secara digital agar lebih praktis, aman, dan terkontrol.

Pelaksanaan program ini direncanakan berlangsung bertahap, menyesuaikan kesiapan infrastruktur di masing-masing pesantren. Dari sisi regulator, OJK menyatakan program tersebut sejalan dengan pengembangan ekosistem keuangan yang inklusif. Digitalisasi diharapkan dapat memperluas akses layanan keuangan bagi santri, pengelola pesantren, serta masyarakat di sekitar pesantren.

OJK juga mendorong integrasi literasi keuangan syariah ke dalam kurikulum pendidikan agar generasi muda memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai pengelolaan keuangan sesuai prinsip syariah. Dukungan turut datang dari industri perbankan syariah, termasuk Bank Syariah Indonesia yang menyatakan kesiapan menyediakan infrastruktur dan layanan pendukung.

Melalui sinergi lintas sektor ini, pesantren diharapkan tidak hanya berperan sebagai pusat pendidikan keagamaan, tetapi juga berkembang menjadi penggerak penguatan literasi dan ekosistem ekonomi syariah nasional.