Kelangkaan LPG 3 kilogram atau tabung “melon” dilaporkan terjadi di sejumlah daerah di Jawa Timur. Dalam dua hari terakhir, stok LPG di toko-toko kelontong di Kabupaten Tuban disebut kosong. Laporan serupa juga muncul dari Kabupaten Lumajang, Bojonegoro, dan Pamekasan.
Area Manager Communication, Relations, & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Ahad Rahedi menyatakan wilayah yang sempat mengalami kelangkaan sudah mendapat tambahan pasokan. Untuk Tuban, Pertamina mendistribusikan stok tambahan hingga 26 ribu tabung.
Menurut Ahad, secara umum tidak terjadi kekurangan stok LPG 3 kilogram di Jawa Timur. Ia menilai kondisi yang terjadi lebih dipengaruhi peningkatan konsumsi masyarakat, terutama pada April ketika sebagian wilayah memasuki musim tanam serta musim hajatan pada bulan Syawal.
Ahad mengatakan distribusi LPG 3 kilogram dilakukan secara terukur sesuai kebutuhan. Ia menilai penambahan pasokan secara terus-menerus pada wilayah tertentu tanpa memperhatikan kebutuhan dan penggunaan LPG bersubsidi berisiko menimbulkan produk berlebih yang tidak terserap oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Ia juga mengingatkan potensi penyalahgunaan ketika pasokan berlebih terjadi, seperti penimbunan dan praktik penjualan bertahap oleh pengecer agar harga meningkat. Indikasi itu, kata Ahad, tampak di beberapa wilayah, ketika masyarakat harus membeli LPG 3 kilogram dengan harga sekitar Rp25.000 hingga Rp30.000. Padahal, harga di pangkalan resmi tercatat Rp18.000 per tabung.
Ahad menegaskan harga di tingkat pengecer bukan kewenangan Pertamina. Pengawasan yang bisa dilakukan Pertamina, menurut dia, berada pada tingkat pangkalan. Jika ada pangkalan yang menaikkan harga, Pertamina menyebut dapat mendeteksinya.
Untuk mencegah penyalahgunaan, Pertamina mengimbau masyarakat membeli LPG di pangkalan resmi, menggunakan LPG secara bijak, dan tidak melakukan panic buying. Ahad juga menyatakan situasi geopolitik di Timur Tengah tidak sampai membuat LPG langka. Ia menyebut stok LPG di Jawa Timur saat ini berada pada posisi yang sama seperti Januari, sebelum muncul ketegangan di Selat Hormuz.
Berdasarkan data yang disampaikan Ahad, konsumsi harian rata-rata LPG 3 kilogram di Jawa Timur mencapai 1.590.000 tabung. Sementara kuota subsidi LPG dari pemerintah untuk wilayah tersebut disebut lebih dari 400 juta tabung untuk tahun ini. Pertamina menyatakan stok tetap cukup.
Ahad juga menyebut konsumsi LPG di Jawa Timur saat ini didominasi kalangan penerima subsidi, dengan porsi sekitar 90 persen.
Di sisi lain, Ekonom Universitas Airlangga Gigih Prihantono menilai diperlukan perubahan tata kelola distribusi LPG di masyarakat. Menurutnya, skema pembelian LPG menggunakan nomor induk kependudukan (NIK) rawan tidak tepat sasaran.
Gigih mengusulkan pemerintah membuat pembagian yang jelas mengenai penerima LPG bersubsidi melalui klaster berdasarkan kemampuan ekonomi. Klaster tersebut, menurut dia, dapat menjadi acuan untuk menentukan siapa yang berhak menerima LPG bersubsidi.
Ia juga menyoroti disparitas harga antara LPG bersubsidi dan nonsubsidi. Saat ini, harga LPG 12 kilogram disebut mencapai Rp210 ribu per tabung. Sementara jika harga LPG bersubsidi dikalkulasikan setara 12 kilogram, nilainya sekitar Rp100 ribu.
Gigih menilai selisih harga yang jauh mendorong golongan mampu enggan membeli LPG nonsubsidi. Ia menyebut kondisi itu juga membuat sebagian pengusaha restoran dan rumah makan menggunakan LPG bersubsidi, meski secara aturan jenis usaha tersebut seharusnya memakai LPG nonsubsidi.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Gigih menyarankan pemerintah memperkecil disparitas harga, mencontoh selisih harga pada sektor BBM, seperti antara Pertamax dan Pertalite. Menurutnya, jika selisih tidak terlalu jauh, masyarakat yang sebelumnya keberatan dapat beralih ke LPG nonsubsidi.
Gigih menambahkan, langkah memperkecil disparitas harga juga dinilai dapat menekan praktik ilegal, termasuk upaya mengoplos LPG bersubsidi menjadi nonsubsidi karena tergiur keuntungan tinggi.
