Palu—Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) mengikuti kegiatan entry meeting pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum Tahun 2025. Kegiatan tersebut diikuti secara virtual pada Jumat (6/2/2026).

Entry meeting ini menjadi tahap awal rangkaian pemeriksaan interim BPK RI terhadap laporan keuangan Kementerian Hukum untuk Tahun Anggaran 2025. Pelaksanaannya dipusatkan dari Graha Pengayoman, Jakarta, dan diikuti oleh satuan kerja pusat, kantor wilayah, serta unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Hukum.

Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng Rakhmat Renaldy mengatakan keikutsertaan jajarannya merupakan bentuk komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. “Pemeriksaan BPK adalah bagian penting dari sistem pengawasan keuangan negara yang harus kita dukung secara profesional dan terbuka,” ujarnya.

Rakhmat menegaskan Kanwil Kemenkum Sulteng siap mendukung kelancaran proses pemeriksaan dengan menyiapkan data dan dokumen yang diperlukan secara akurat, tepat waktu, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan upaya membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan berintegritas.

Melalui partisipasi dalam entry meeting ini, Kanwil Kemenkum Sulteng berharap proses pemeriksaan dapat berjalan efektif serta menjadi momentum evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan negara di lingkungan Kementerian Hukum.