TULUNGAGUNG — Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jawa Timur, Asep Heri, memimpin exit meeting pemeriksaan laporan keuangan Tahun Anggaran 2025 bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan Inspektorat Wilayah IV, Jumat, 27 Februari 2026. Pertemuan ini digelar sebagai upaya menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan di lingkungan Kanwil BPN Jawa Timur.
Rapat berlangsung di Ruang Rapat Reforma Agraria, Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur. Kegiatan tersebut menjadi agenda penutup rangkaian pemeriksaan laporan keuangan, sekaligus forum penyampaian catatan dan arahan untuk tindak lanjut di tingkat satuan kerja.
Exit meeting diselenggarakan secara hybrid, menggabungkan pertemuan luring dan virtual, untuk memastikan seluruh satuan kerja di Jawa Timur menerima arahan yang sama. Sejumlah perwakilan hadir langsung, antara lain dari Kantor Pertanahan Kota Surabaya I, Kota Surabaya II, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Madiun. Sementara itu, seluruh Kantor Pertanahan di Jawa Timur mengikuti kegiatan secara daring melalui aplikasi Zoom.
Asep Heri menegaskan bahwa kehadiran BPK RI serta pendampingan Inspektorat merupakan momentum penting untuk memastikan tata kelola keuangan di lingkungan Kanwil BPN Jawa Timur tetap transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia menyatakan jajaran Kanwil BPN Jawa Timur akan segera menindaklanjuti catatan atau rekomendasi yang disampaikan tim pemeriksa demi mempertahankan kualitas laporan keuangan.
Inspektorat Wilayah IV yang diwakili Agus Yulian menyampaikan bahwa keterlibatan pihaknya merupakan bagian dari fungsi pengawasan internal agar setiap temuan pemeriksaan dapat dimitigasi sesuai tata kelola yang berlaku. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh Kantor Pertanahan atas kerja keras selama proses pemeriksaan, serta mendorong agar hasil pemeriksaan dijadikan bahan evaluasi untuk pengelolaan anggaran yang lebih baik.
Kanwil BPN Jawa Timur menyatakan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelaporan keuangan guna mendukung reformasi birokrasi berkelanjutan dan pelayanan publik yang transparan bagi masyarakat di Jawa Timur.
