BERITA TERKINI
Iran Pegang Kendali Selat Hormuz Jelang Negosiasi Langsung dengan AS di Islamabad

Iran Pegang Kendali Selat Hormuz Jelang Negosiasi Langsung dengan AS di Islamabad

TEHERAN — Iran dan Amerika Serikat (AS) dijadwalkan menggelar negosiasi langsung di Islamabad, Pakistan, Sabtu (11/4/2026), dengan mediasi Pakistan. Menjelang pertemuan itu, Iran dinilai memasuki meja perundingan dengan posisi tawar yang kuat setelah berhasil mengendalikan Selat Hormuz usai perang selama 40 hari.

Penguasaan Teheran atas selat tersebut memberi dampak luas karena Selat Hormuz merupakan jalur pelayaran vital bagi sekitar 20 persen minyak dunia. Kondisi itu membuat Iran memiliki daya tekan terhadap pasar energi global, di tengah pasokan yang tersendat akibat penutupan selat sempit tersebut.

Direktur Program Timur Tengah di Atlantic Council, William Wechsler, mengatakan dari sudut pandang Teheran, Iran merasa telah mampu menempatkan Presiden AS Donald Trump dalam posisi terpojok. Ia menilai Iran melihat ekonomi dunia sebagai alat tekan, merasa dapat bertahan dari serangan Amerika, dan tetap berdiri.

Wechsler juga menyebut Iran kemungkinan besar tidak akan menerima kesepakatan kecuali AS benar-benar meninggalkan kepentingan keamanan nasionalnya di Timur Tengah.

Senada, CEO Qamar Energy, Robin Mills, menilai tekanan saat ini terpusat pada Selat Hormuz. Ia mengatakan stok minyak di Asia, Eropa, hingga AS mulai menipis karena pasokan tersendat, dan jika situasi berlanjut, kenaikan harga bensin berpotensi menghantam AS dalam beberapa minggu ke depan.

Dalam laporan tersebut, harga bahan bakar di AS disebut telah melonjak sekitar 40 persen dibandingkan Februari.

Meski memiliki kartu tawar yang kuat, sejumlah pengamat memperingatkan adanya risiko besar apabila Iran memaksakan tuntutan maksimal dalam perundingan dengan Wakil Presiden AS JD Vance. Pada saat yang sama, Iran juga dilaporkan mengalami kerugian militer dan di sektor industri senjata akibat perang.

Dalam pertemuan di Islamabad, tuntutan utama Iran adalah pencabutan sanksi ekonomi yang telah menjerat negara itu selama puluhan tahun. Pencabutan sanksi dinilai penting untuk membangun kembali kondisi negara yang telah mengalami krisis bahkan sebelum perang dimulai.