Dana Moneter Internasional (IMF) bersiap menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global seiring dampak perang di Iran. Kepala IMF Kristalina Georgieva memperingatkan perekonomian dunia saat ini dinilai tidak cukup siap menghadapi guncangan baru.
Dalam wawancara pada Selasa (7/4), Georgieva mengatakan bahwa sebelum serangan Amerika Serikat (AS) dan Israel ke Iran, IMF berada di jalur untuk meningkatkan proyeksi pertumbuhan ekonomi 2026. Namun, dengan dampak konflik tersebut, proyeksi itu akan diturunkan.
IMF dijadwalkan merilis angka terbaru pekan depan, bertepatan dengan pertemuan para pembuat kebijakan global yang digelar IMF dan Bank Dunia di Washington. Georgieva juga menyampaikan pesan kepada para pemimpin dunia agar “bersiap menghadapi kondisi yang berat.”
Menurutnya, gangguan pasokan dari kawasan Teluk yang kaya energi memicu guncangan pasokan negatif yang mendorong kenaikan harga. Dalam kondisi itu, pengendalian inflasi disebut perlu menjadi prioritas utama.
Georgieva menilai dunia kini kurang siap menghadapi perlambatan ekonomi besar dibandingkan sebelum pandemi COVID-19. Ia juga menyoroti meningkatnya ketegangan antarnegara besar yang membuat kerja sama internasional dalam menghadapi krisis menjadi lebih sulit, meski frekuensi krisis justru meningkat.
Ia menambahkan, guncangan terbaru terjadi setelah dunia sebelumnya terpukul oleh pandemi COVID-19 dan perang di Ukraina, sehingga ruang kebijakan menjadi semakin terbatas. Georgieva juga menyoroti hanya sedikit pemerintah yang mengambil langkah signifikan untuk mengurangi beban utang pasca pandemi.
Selain menekan sektor energi, perang disebut berdampak pada pasar pupuk global dan diperkirakan memperburuk ketahanan pangan dunia. Program Pangan Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa (WFP) memperingatkan hampir 45 juta orang berpotensi jatuh ke dalam kondisi rawan pangan akut jika konflik tidak berakhir hingga pertengahan tahun dan harga minyak tetap di atas USD 100 per barel.
Harga minyak mentah Brent tercatat berada di kisaran USD 110 per barel pada Selasa (7/4), naik dari sekitar USD 70 sebelum perang pecah pada 28 Februari. Harga minyak fisik dan turunannya, seperti solar dan bahan bakar pesawat, dilaporkan melonjak lebih tinggi.
Di tengah situasi tersebut, Presiden AS Donald Trump mengancam akan meningkatkan eskalasi jika Iran tidak membuka kembali jalur pengiriman energi. Sementara itu, Iran menyatakan siap membalas dengan menyerang target energi di kawasan Teluk. Perkembangan ini meningkatkan kekhawatiran akan memburuknya krisis energi global.
Georgieva mengatakan dampak tekanan energi akan dirasakan semua negara, meski dengan tingkat berbeda. Negara yang dekat dengan daerah perang atau bergantung pada impor energi diperkirakan akan terdampak lebih besar, terutama bila memiliki ruang fiskal terbatas.
Ia menilai bank sentral perlu menyeimbangkan pengendalian inflasi dan upaya menjaga pertumbuhan agar tidak tertekan terlalu dalam. Menurutnya, kondisi ini berbeda dengan masa pandemi ketika kebijakan fiskal dan moneter dapat dilakukan secara terkoordinasi untuk merespons penurunan permintaan dan pasokan sekaligus.
“Respon terhadap guncangan ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati, karena ini adalah momen yang sangat sensitif,” kata Georgieva.
Dari sisi fiskal, sejumlah pemerintah—khususnya di Asia yang sangat bergantung pada energi dari kawasan Teluk—telah mengambil langkah meredam lonjakan harga energi, seperti memberikan subsidi atau menetapkan batas harga. Namun Georgieva mengingatkan bahwa beberapa negara mungkin mengambil kebijakan yang tidak sesuai dengan kapasitas fiskalnya.
Ia juga mengimbau pemerintah menghindari kebijakan seperti pembatasan ekspor komoditas penting yang dinilai dapat memperburuk kondisi global.
Sebelumnya, IMF memperkirakan ekonomi global akan tumbuh 3,3% tahun ini. Georgieva menegaskan dunia kini berada dalam kondisi yang semakin tidak pasti dan rentan terhadap guncangan. Ia menekankan pentingnya fundamental ekonomi yang kuat, institusi yang solid, serta kebijakan yang mendorong produktivitas dan pertumbuhan, sekaligus mengingatkan negara-negara untuk membangun cadangan (buffer) saat kondisi mulai membaik.
