BERITA TERKINI
IHSG Melonjak 4,42% Dipicu Gencatan Senjata AS–Iran dan Status Indonesia Dipertahankan FTSE

IHSG Melonjak 4,42% Dipicu Gencatan Senjata AS–Iran dan Status Indonesia Dipertahankan FTSE

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat tajam 4,42% ke level 7.279,21 pada perdagangan Rabu (8/4). Kenaikan ini terjadi setelah dua perkembangan yang dinilai positif oleh pelaku pasar, yakni pengumuman gencatan senjata sementara antara Amerika Serikat dan Iran serta konfirmasi FTSE Russell yang mempertahankan status Indonesia sebagai secondary emerging market.

Dari sisi arus dana, investor asing mencatatkan pembelian bersih sekitar Rp632,9 miliar. Sejalan dengan penguatan pasar saham, nilai tukar rupiah juga menguat sekitar 0,55% ke 17.010 per dolar AS, setelah pada perdagangan sebelumnya sempat menyentuh level terendah sepanjang masa.

Penguatan IHSG hari ini ditopang terutama oleh saham-saham berkapitalisasi besar, dengan kontribusi terbesar berasal dari BBCA, AMMN, dan BBRI.

Terkait perkembangan geopolitik, Presiden AS Donald Trump pada Selasa (7/4) malam waktu setempat mengumumkan penghentian serangan ke Iran selama dua pekan dengan syarat Iran membuka kembali Selat Hormuz. Iran menyetujui gencatan senjata dan menyatakan Selat Hormuz akan aman dilalui selama dua pekan dengan koordinasi militer Iran. Pakistan disebut menjadi mediator dan negosiasi lanjutan dijadwalkan berlangsung di Islamabad pada Jumat (10/4). Israel juga turut menyepakati gencatan senjata tersebut.

Seiring kabar gencatan senjata, harga minyak Brent turun 13,74% ke sekitar US$94,3 per barel pada Rabu (8/4) sore. Sementara itu, harga emas justru naik 2,79% ke US$4.815 per troy ounce.

Dari sisi penilaian indeks global, FTSE Russell dalam interim review April 2026 menegaskan Indonesia tetap berstatus secondary emerging market dan tidak masuk watch list. FTSE menyampaikan apresiasi atas reformasi transparansi pasar modal, termasuk peningkatan keterbukaan informasi pemegang saham, persyaratan minimum free float, serta penguatan pengawasan (surveillance). Pembaruan berikutnya disebut akan disampaikan sebelum review indeks Juni 2026 (sebelum 19 Juni 2026).

Di sisi lain, pelemahan harga minyak menekan saham-saham energi. Pada daftar saham yang melemah, MEDC turun 4,60%, TAPG 4,17%, AADI 3,32%, dan PTBA 2,39%.

Sejumlah kabar emiten turut mewarnai perdagangan. Astrindo Nusantara Infrastruktur (BIPI) membeli 20% saham di dua entitas pengolahan limbah dan energi milik Maharaksa Biru Energi (OASA), yakni PT Maharaksa Energi Hijau dan PT Indoplas Energi Hijau, dengan nilai transaksi Rp520 juta. BIPI menyatakan transaksi ini bagian dari strategi penguatan portofolio investasi di sektor energi hijau.

Nippon Indosari Corpindo (ROTI) akan membagikan dividen tahun buku 2025 sekitar Rp450 miliar atau Rp80,04 per saham. Dividen tersebut terdiri dari Rp256,4 miliar dari laba bersih 2025 setelah dikurangi cadangan Rp2 miliar, serta Rp193,6 miliar dari akumulasi saldo laba ditahan. Cum dividen di pasar reguler dan negosiasi dijadwalkan pada 15 April 2026, dengan pembayaran pada 24 April 2026. Dalam RUPSLB yang sama, pemegang saham juga menyetujui penambahan kegiatan usaha perseroan ke industri ransum makanan hewan.

Adira Dinamika Multi Finance (ADMF) mengumumkan rencana dividen tahun buku 2025 sekitar Rp772,4 miliar atau Rp630 per saham. Cum dividen di pasar reguler dan negosiasi pada 14 April 2026, sementara pembayaran pada 30 April 2026.

Di sektor penerbangan, Presiden Prabowo Subianto dalam rapat kabinet pada Rabu (8/4) memerintahkan Garuda Indonesia (GIAA) untuk membentuk joint venture dengan Saudia Airlines guna mengoperasikan penerbangan haji. Presiden menyebut rute balik GIAA dari Arab Saudi dan Saudia dari Indonesia kerap kosong penumpang, sehingga kerja sama dinilai dapat membantu mengisi kedua rute dan menurunkan biaya.

Bank Tabungan Negara (BBTN) menyatakan batal melakukan ekspansi ke bisnis asuransi. Direktur Utama BBTN Nixon LP Napitupulu menyebut keputusan itu diambil karena perseroan fokus pada hal lain, serta adanya rencana Danantara untuk mengkonsolidasikan BUMN asuransi. Meski demikian, BBTN tengah mengkaji kerja sama joint finance dengan sejumlah perusahaan multifinance terkait rencana masuk ke pembiayaan kendaraan bermotor, dengan target rampung pada semester II 2026.

Indocement Tunggal Prakarsa (INTP) menghentikan program buyback lebih awal setelah merealisasikan pembelian 66,2 juta saham (1,88%) senilai Rp437,9 miliar dengan harga rata-rata Rp6.610 per saham selama periode 22 Mei 2025–6 April 2026. Realisasi tersebut setara 19,5% dari anggaran buyback Rp2,25 triliun. Sisa dana akan dialihkan untuk mendukung operasional dan pembagian dividen.

PT PP (PTPP) melaporkan nilai kontrak baru Rp3,87 triliun selama dua bulan pertama 2026, naik 33% secara tahunan. Kontrak baru didominasi proyek bersumber dana pemerintah sebesar 73%, diikuti BUMN 18% dan swasta 9%. Berdasarkan lini bisnis, sektor gedung berkontribusi 33%, jalan dan jembatan 30%, serta smelter dan pertambangan 18%.

Dari sisi kebijakan, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan dalam rapat bersama DPR bahwa BI perlu menyesuaikan kembali berbagai kebijakan, termasuk suku bunga BI Rate, seiring pelemahan rupiah terhadap dolar AS. Meski BI Rate dipertahankan di 4,75%, Perry mengatakan ruang penurunan suku bunga ke depan semakin tertutup untuk menstabilkan nilai tukar. Ia juga menyebut suku bunga Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) perlu dinaikkan untuk membendung arus keluar dana dan menstabilkan rupiah.

Bank Indonesia mencatat cadangan devisa akhir Maret 2026 turun menjadi US$148,2 miliar dari US$151,9 miliar pada Februari 2026. Posisi tersebut disebut terendah sejak Juli 2024 dan melanjutkan penurunan selama tiga bulan berturut-turut, yang dikaitkan dengan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah. Cadangan devisa itu setara pembiayaan enam bulan impor atau 5,8 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan OJK menyiapkan penyesuaian rencana bisnis bank (RBB) untuk mendorong perbankan lebih aktif mendukung program prioritas pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, dan program tiga juta rumah per tahun. Penyesuaian tersebut akan dituangkan dalam rancangan peraturan OJK, dengan penegasan bahwa penyaluran pembiayaan tidak bersifat wajib karena tetap bergantung pada manajemen risiko bank.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah menargetkan revisi peraturan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) selesai pada April 2026. Ia menjelaskan revisi sempat tertunda karena adanya permintaan pengecualian dari sejumlah pihak yang kemudian disetujui Presiden Prabowo Subianto, tanpa merinci bagian aturan yang dikecualikan.

Di kawasan, Menteri Industri Perkebunan dan Komoditas Malaysia Noraini Ahmad mengatakan Malaysia berencana memperluas mandatori biodiesel menjadi 20% (B20) secara bertahap di seluruh wilayah, dengan mempertimbangkan sensitivitas harga minyak kelapa sawit terhadap harga minyak bumi. Malaysia saat ini menerapkan mandat B10 untuk transportasi, sementara B20 telah berlaku di wilayah federal Labuan, pulau Langkawi, dan Sarawak kecuali kota Bintulu.

Presiden Prabowo juga menyampaikan pemerintah sedang mencari lokasi untuk membangun pusat keuangan khusus, dengan salah satu opsi disebut Bali.

Sementara itu, FTSE Russell mengumumkan Vietnam akan masuk kategori secondary emerging market untuk pertama kali, dan implementasinya akan dilakukan dalam empat tahap mulai September 2026 hingga 2027.

Di sisi korporasi lain, Cashlez Worldwide Indonesia (CASH) berencana melakukan rights issue hingga sekitar 996,7 juta saham baru dengan harga pelaksanaan Rp238 per saham, rasio 168:117, dan potensi dilusi hingga 41,05%. Dana yang berpotensi dihimpun sekitar Rp237,2 miliar, dengan alokasi 45,44% untuk pelunasan utang, 42,17% untuk modal kerja, dan 12,39% untuk belanja modal. Cum rights di pasar reguler dan negosiasi dijadwalkan pada 12 Juni 2026, dengan periode perdagangan dan pelaksanaan pada 19–25 Juni 2026.

Pelaku pasar juga mencermati bahwa gencatan senjata AS–Iran bersifat sementara selama dua pekan dan belum menjamin berakhirnya konflik secara permanen. Faktor yang disebut perlu dipantau ke depan mencakup hasil negosiasi lanjutan di Islamabad, realisasi pembukaan Selat Hormuz, serta pembaruan terkait Indonesia menjelang review MSCI Mei 2026 (sebelum 12 Mei 2026) dan FTSE Juni 2026 (sebelum 19 Juni 2026).