JAKARTA — Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menekankan perlunya penguatan strategi fiskal, energi, dan perlindungan sosial untuk menghadapi dinamika global yang dinilai semakin kompleks dan tidak menentu. Menurutnya, kebijakan nasional perlu disiapkan agar dampak gejolak global tidak berujung pada tekanan yang lebih besar bagi masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Ibas dalam Diskusi Kebangsaan bertema “Indonesia di Tengah Gejolak Global: Strategi Fiskal, Energi, dan Perlindungan Rakyat”. Forum tersebut menghadirkan pakar, akademisi, teknokrat, serta anggota DPR RI dari Komisi XI, Komisi XII, dan Badan Anggaran.
Dalam sambutannya, Ibas menyebut dunia saat ini berada dalam tiga lapisan dinamika besar—geopolitik, geoekonomi, dan geostrategi—yang saling terkait. Ia menilai kondisi tersebut berdampak langsung terhadap stabilitas ekonomi global, perdagangan energi dan pangan, serta kebijakan moneter dan fiskal nasional.
“Indonesia tidak berdiri sendiri. Kita terhubung dalam sistem global yang dinamis. Apa yang terjadi di dunia hari ini, langsung berdampak pada kehidupan rakyat kita, mulai dari harga energi, pangan, hingga daya beli masyarakat,” kata Ibas.
Ibas menjelaskan bahwa ketegangan global memicu disrupsi rantai pasok, kenaikan harga energi dan pangan, serta perubahan pola perdagangan dunia. Dampak lanjutan, menurutnya, terlihat pada tekanan nilai tukar, arus modal, serta meningkatnya beban subsidi energi dan kebutuhan perlindungan sosial.
Dari sisi fiskal, Ibas menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara perlindungan rakyat dan kesehatan APBN. Ia menyebut APBN harus berfungsi sebagai peredam guncangan (shock absorber) untuk melindungi masyarakat dari tekanan global sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Ia juga menyoroti langkah pemerintah yang, menurutnya, tetap menjaga harga energi agar tidak membebani masyarakat serta menghadirkan berbagai paket kebijakan ekonomi yang pro rakyat. Mengutip pemikiran ekonom peraih Nobel Joseph Stiglitz, Ibas mengingatkan bahwa ketimpangan yang tinggi dapat melemahkan ekonomi sehingga kebijakan publik perlu memastikan keadilan dan keberpihakan kepada masyarakat luas.
Dalam forum tersebut, Fraksi Partai Demokrat menyatakan komitmen mengawal kebijakan melalui tiga pendekatan. Untuk jangka pendek, fokus diarahkan pada stabilisasi melalui intervensi harga dan pasar, penguatan cadangan pangan dan energi, perluasan bantuan sosial, serta stabilisasi nilai tukar. Pada jangka menengah, langkah yang ditekankan meliputi reformasi subsidi tepat sasaran berbasis data, diversifikasi sumber impor dan ekspor, serta penguatan industri dalam negeri. Sementara dalam jangka panjang, agenda yang disebutkan antara lain kemandirian energi melalui energi terbarukan, kedaulatan pangan nasional, transformasi ekonomi berbasis nilai tambah, dan peningkatan daya saing global.
Ibas juga menekankan pentingnya sinergi kebijakan moneter dan fiskal, penguatan diplomasi ekonomi, serta peningkatan investasi di sektor energi dan pangan. Ia mengingatkan Indonesia memiliki pengalaman menghadapi berbagai krisis, mulai dari krisis 1998, krisis global 2008, hingga pandemi Covid-19, yang dinilainya menjadi modal untuk menghadapi tantangan saat ini.
“Negara yang kuat bukan yang bebas dari krisis, tetapi yang mampu merespons krisis dengan cepat, tepat, dan berpihak pada rakyat,” ujar Ibas.
Menutup sambutannya, Ibas mengajak peserta diskusi memberikan pandangan strategis, masukan kritis, serta rekomendasi kebijakan yang konkret dan implementatif. Ia menyebut masukan tersebut akan menjadi bagian penting dalam perumusan kebijakan di parlemen, pengawalan APBN, dan penguatan strategi nasional.
Diskusi turut memuat pandangan sejumlah akademisi dan pakar. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Prof. Hikmahanto Juwana mempertanyakan efektivitas sistem global dalam menjamin kepatuhan antarnegara, “Apa yang bisa memastikan, jika terjadi kesepakatan, tidak akan ada pelanggaran lagi?” Guru Besar Sejarah dan Geopolitik Timur Tengah UI Prof. Yon Machmudi menyoroti keterkaitan konflik Iran dengan dinamika di Gaza sebagai pola baru konflik global.
Anggota Fraksi Partai Demokrat Rizki Natakusumah menekankan pentingnya ketahanan strategis nasional. “Indonesia mengusulkan sebagai mediator, itu kita apresiasi. Kita harus membangun strategic resilience negara kita sendiri,” katanya.
Dari perspektif energi, Pakar Ketahanan Energi Universitas Pertahanan Dr. Ir. Rudy Laksmono W mengingatkan subsidi yang terus membengkak, sementara produksi nasional disebut masih jauh di bawah konsumsi harian. Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Marwan Cik Asan juga menyoroti tekanan subsidi energi yang signifikan serta pentingnya menjaga harga minyak dengan efisiensi nasional.
Andree Surianta, Asia Freedom Fellow di LSE dan Senior Research and Policy Specialist di CIPS, menekankan pentingnya penguatan fundamental ekonomi melalui mobilisasi produksi, distribusi yang efisien, dan pembiayaan yang berkelanjutan. Dari sisi geopolitik dan ketahanan nasional, Direktur Kerja Sama Luar Negeri di Indo-Pacific Strategic Intelligence Aisha Rasyidila Kusumasomantri mengingatkan perlunya kesiapan menghadapi berbagai skenario disrupsi global, khususnya pada sektor energi dan pangan.
Senior Economist di ERIA, Dionisius Narjoko, menekankan penguatan industri manufaktur dan perlindungan sosial. “Perlu disiapkan adalah jaringan pengaman sosial,” ujarnya, seraya menambahkan pentingnya strategi jangka panjang melalui diversifikasi industri dan kerja sama kawasan. Anggota Fraksi Partai Demokrat Sartono menyoroti pembenahan struktural jangka panjang melalui peningkatan produksi energi domestik dan penguatan regulasi.
Diskusi kebangsaan tersebut diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang memperkuat ketahanan ekonomi nasional sekaligus menjaga kesejahteraan rakyat di tengah dinamika global yang terus berkembang. Sejumlah anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI turut hadir, di antaranya Marwan Cik Asan, Fathi, Wahyu Sanjaya, Sartono, Hasani Bin Zuber, serta Rizki Natakusumah, bersama para narasumber dan pakar yang memberikan kontribusi pemikiran strategis bagi arah kebijakan Indonesia ke depan.
