Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menegaskan pentingnya penguatan strategi fiskal, energi, dan perlindungan sosial untuk merespons dinamika global yang kian kompleks.
Pernyataan itu disampaikan Ibas dalam Diskusi Kebangsaan bertema “Indonesia di Tengah Gejolak Global: Strategi Fiskal, Energi, dan Perlindungan Rakyat” di Jakarta, Rabu (8/4/2026). Forum tersebut menghadirkan pakar, akademisi, teknokrat, serta anggota DPR RI dari Komisi XI, Komisi XII, dan Badan Anggaran.
Dalam sambutannya, Ibas menilai dunia sedang berada dalam tiga lapisan dinamika besar—geopolitik, geoekonomi, dan geostrategi—yang saling terkait dan berdampak pada stabilitas ekonomi global, perdagangan energi dan pangan, serta kebijakan moneter dan fiskal nasional.
“Indonesia tidak berdiri sendiri. Kita terhubung dalam sistem global yang dinamis. Apa yang terjadi di dunia hari ini, langsung berdampak pada kehidupan rakyat kita, mulai dari harga energi, pangan, hingga daya beli masyarakat,” kata Ibas.
Ia menjelaskan, ketegangan global memicu disrupsi rantai pasok, kenaikan harga energi dan pangan, serta perubahan pola perdagangan dunia. Dampaknya, menurut Ibas, turut terasa pada tekanan nilai tukar, arus modal, meningkatnya beban subsidi energi, dan kebutuhan perlindungan sosial.
Dari sisi fiskal, Ibas menekankan perlunya menjaga keseimbangan antara perlindungan rakyat dan kesehatan APBN. Ia juga menyebut pemerintah telah mengambil langkah strategis dengan menjaga harga energi agar tidak membebani masyarakat, serta menghadirkan berbagai paket kebijakan ekonomi yang pro rakyat.
Dalam forum itu, Fraksi Partai Demokrat menyatakan komitmen mengawal kebijakan melalui tiga pendekatan. Untuk jangka pendek, fokus diarahkan pada stabilisasi melalui intervensi harga dan pasar, penguatan cadangan pangan dan energi, perluasan bantuan sosial, serta stabilisasi nilai tukar. Pada jangka menengah, dorongan mencakup reformasi subsidi tepat sasaran berbasis data, diversifikasi sumber impor dan ekspor, serta penguatan industri dalam negeri. Sementara untuk jangka panjang, agenda diarahkan pada kemandirian energi melalui energi terbarukan, kedaulatan pangan nasional, transformasi ekonomi berbasis nilai tambah, dan peningkatan daya saing global.
Ibas juga menekankan pentingnya sinergi kebijakan moneter dan fiskal, penguatan diplomasi ekonomi, serta peningkatan investasi di sektor energi dan pangan. Ia mengingatkan Indonesia memiliki pengalaman menghadapi berbagai krisis, mulai dari krisis 1998, krisis global 2008, hingga pandemi Covid-19, yang menjadi modal untuk menghadapi tantangan saat ini.
“Negara yang kuat bukan yang bebas dari krisis, tetapi yang mampu merespons krisis dengan cepat, tepat, dan berpihak pada rakyat,” ujar Ibas.
Menutup sambutannya, Ibas mengajak peserta diskusi menyampaikan pandangan strategis, masukan kritis, serta rekomendasi kebijakan yang konkret dan implementatif. Ia menegaskan kunci menghadapi tantangan global adalah keberanian mengambil kebijakan, ketepatan strategi, dan kekuatan sinergi nasional. “Dari global shock menuju national resilience, dari tantangan menuju kesempatan,” tuturnya.
Diskusi turut diwarnai pandangan sejumlah akademisi dan pakar. Prof. Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, mempertanyakan efektivitas sistem global dalam menjamin kepatuhan antarnegara. Prof. Yon Machmudi, Ph.D., Guru Besar Sejarah dan Geopolitik Timur Tengah Universitas Indonesia, menyoroti keterkaitan konflik Iran dengan dinamika di Gaza sebagai pola baru konflik global.
Dari perspektif geopolitik dan ketahanan nasional, Aisha Rasyidila Kusumasomantri, M.Sc., Direktur Kerja Sama Luar Negeri di Indo-Pacific Strategic Intelligence, mengingatkan pentingnya kesiapan menghadapi berbagai skenario disrupsi global, khususnya pada sektor energi dan pangan. Sementara Dionisius Narjoko, Ph.D., Senior Economist di ERIA, menekankan perlunya penguatan industri manufaktur dan perlindungan sosial, termasuk menyiapkan jaringan pengaman sosial serta strategi jangka panjang melalui diversifikasi industri dan kerja sama kawasan.
