Jakarta — Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menekankan pentingnya penguatan strategi fiskal, energi, dan perlindungan sosial untuk menghadapi dinamika global yang dinilainya semakin kompleks dan tidak menentu.
Pernyataan itu disampaikan dalam Diskusi Kebangsaan bertema “Indonesia di Tengah Gejolak Global: Strategi Fiskal, Energi, dan Perlindungan Rakyat”. Dalam sambutannya, Ibas menyebut dunia saat ini berada dalam tiga lapisan dinamika besar, yakni geopolitik, geoekonomi, dan geostrategi, yang saling berkaitan dan memengaruhi stabilitas ekonomi global, perdagangan energi dan pangan, serta arah kebijakan moneter dan fiskal nasional.
“Indonesia tidak berdiri sendiri. Kita terhubung dalam sistem global yang dinamis. Apa yang terjadi di dunia hari ini, langsung berdampak pada kehidupan rakyat kita, mulai dari harga energi, pangan, hingga daya beli masyarakat,” ujar Ibas dalam keterangan tertulis, Kamis (9/4/2026).
Menurut Ibas, ketegangan global dapat memicu disrupsi rantai pasok, kenaikan harga energi dan pangan, serta perubahan pola perdagangan dunia. Dampaknya, kata dia, bisa merembet ke tekanan nilai tukar, arus modal, hingga meningkatnya beban subsidi energi dan kebutuhan perlindungan sosial.
Dari sisi fiskal, Ibas menyoroti perlunya menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan kesehatan anggaran negara. Ia menegaskan APBN perlu tetap berperan sebagai peredam guncangan (shock absorber) untuk melindungi masyarakat dari tekanan global, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Ibas menyebut pemerintah telah mengambil langkah strategis, antara lain menjaga harga energi agar tidak membebani masyarakat serta menghadirkan sejumlah paket kebijakan ekonomi yang pro rakyat. Ia juga mengutip ekonom peraih Nobel, Joseph Stiglitz, yang mengingatkan bahwa ketimpangan tinggi dapat melemahkan ekonomi, sehingga kebijakan publik perlu berpihak kepada masyarakat.
Dalam forum tersebut, Ibas memaparkan tiga pendekatan yang disebutnya akan menjadi pegangan dalam pengawalan kebijakan: jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Pada jangka pendek, fokus diarahkan pada intervensi harga dan pasar, penguatan cadangan pangan dan energi, perluasan bantuan sosial, serta stabilisasi nilai tukar.
Pada jangka menengah, strategi mencakup reformasi subsidi tepat sasaran berbasis data, diversifikasi sumber impor dan ekspor, serta penguatan industri dalam negeri. Adapun dalam jangka panjang, Ibas menekankan kemandirian energi melalui energi terbarukan, kedaulatan pangan nasional, transformasi ekonomi berbasis nilai tambah, serta peningkatan daya saing global.
Selain itu, Ibas menyinggung pentingnya sinergi kebijakan moneter dan fiskal, penguatan diplomasi ekonomi, serta peningkatan investasi di sektor energi dan pangan. Ia menilai pengalaman Indonesia menghadapi krisis 1998, krisis global 2008, dan pandemi Covid-19 dapat menjadi modal dalam merespons tantangan global saat ini.
“Negara yang kuat bukan yang bebas dari krisis, tetapi yang mampu merespons krisis dengan cepat, tepat, dan berpihak pada rakyat,” kata Ibas.
Ibas juga mengajak peserta diskusi menyampaikan pandangan strategis, masukan kritis, serta rekomendasi kebijakan yang konkret dan implementatif. Ia menyatakan masukan tersebut akan menjadi bagian dalam perumusan kebijakan di parlemen, pengawalan APBN, dan penguatan strategi nasional.
Diskusi turut memuat pandangan sejumlah pakar dan akademisi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Prof. Hikmahanto Juwana mempertanyakan efektivitas sistem global dalam menjamin kepatuhan antarnegara. “Apa yang bisa memastikan, jika terjadi kesepakatan, tidak akan ada pelanggaran lagi?” ujarnya.
Guru Besar Sejarah dan Geopolitik Timur Tengah UI Prof. Yon Machmudi menyoroti keterkaitan konflik Iran dengan dinamika di Gaza sebagai pola baru konflik global. Sementara itu, anggota Fraksi Partai Demokrat Rizki Natakusumah menekankan pentingnya ketahanan strategis nasional, termasuk dalam konteks upaya Indonesia mengusulkan diri sebagai mediator.
Dari sisi energi, Pakar Ketahanan Energi Universitas Pertahanan Dr. Ir. Rudy Laksmono W mengingatkan subsidi yang terus membengkak, sementara produksi nasional disebut masih jauh di bawah konsumsi harian. Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Marwan Cik Asan juga menyoroti tekanan subsidi energi dan pentingnya menjaga harga minyak melalui efisiensi nasional.
Asia Freedom Fellow di LSE sekaligus Senior Research and Policy Specialist di CIPS Andree Surianta menekankan pentingnya penguatan fundamental ekonomi melalui mobilisasi produksi, distribusi yang efisien, dan pembiayaan berkelanjutan. Dari perspektif geopolitik dan ketahanan nasional, Direktur Kerja Sama Luar Negeri di Indo-Pacific Strategic Intelligence Aisha Rasyidila Kusumasomantri mengingatkan perlunya kesiapan menghadapi berbagai skenario disrupsi global, khususnya di sektor energi dan pangan.
Senior Economist ERIA Dionisius Narjoko menilai penguatan industri manufaktur dan perlindungan sosial diperlukan. Sejalan dengan itu, anggota Fraksi Partai Demokrat Sartono menyoroti kebutuhan pembenahan struktural jangka panjang melalui peningkatan produksi energi domestik dan penguatan regulasi, termasuk penyediaan jaringan pengaman sosial serta strategi diversifikasi industri dan kerja sama kawasan.
Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI, antara lain Marwan Cik Asan, Fathi, Wahyu Sanjaya, Sartono, Hasani Bin Zuber, serta Rizki Natakusumah, bersama para narasumber dan pakar yang memberikan masukan dalam diskusi.
