Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap belanja negara di tengah ketidakpastian ekonomi global. Ia menekankan perlunya langkah tegas untuk memangkas pengeluaran yang dinilai tidak perlu, lalu mengalihkannya menjadi belanja yang lebih produktif bagi masyarakat.
“Jadi ketika siapa pun, termasuk di dalam ekonomi rumah tangga, ketika menghadapi krisis, langkah pertama adalah mengurangi pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu dan kemudian dari pengeluaran yang tidak perlu itu diubah menjadi pengeluaran yang produktif,” kata Hasto saat ditemui di Balai Kota Yogyakarta, Kamis (8/4/2026).
Hasto juga mengkritik kebijakan pemerintah pusat yang melakukan pemotongan transfer ke daerah (TKD). Menurutnya, kebijakan tersebut tidak tepat sasaran karena berpotensi mengurangi kemampuan daerah dalam menjaga daya tahan ekonomi.
Alih-alih memotong transfer ke daerah, ia mendorong evaluasi total terhadap efisiensi birokrasi serta belanja modal yang tidak mendesak. Hasto menilai penghematan dari pos-pos tersebut seharusnya dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan yang langsung berdampak pada produktivitas rakyat.
Ia menyebut setiap rupiah yang berhasil dihemat dari pengeluaran yang tidak perlu semestinya dikonversi menjadi bantuan sarana produksi pertanian atau pembangunan infrastruktur kerakyatan. Dalam penjelasannya, Hasto memberi contoh keterlibatan pemerintah daerah dalam mendorong aktivitas ekonomi di tingkat lokal.
Di sisi lain, PDIP juga mendesak pemerintah memperkuat ketahanan fiskal nasional. Menurut Hasto, penguatan fiskal penting agar masyarakat tidak terus dihantui kekhawatiran, termasuk terkait isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) saat terjadi gejolak energi global.
Hasto menegaskan fokus utama pemerintah seharusnya menjaga kedaulatan pangan di tengah keterbatasan anggaran. Ia mengingatkan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat tidak boleh mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat.
“Transfer ke daerah yang dipotong itu perlu dilakukan evaluasi dan kemudian harus mendorong bagaimana daerah punya kemampuan untuk mendorong daya tahan perekonomian kita,” ujarnya.
