Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan bertemu dengan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni di Jakarta, Kamis, untuk memperkuat koordinasi peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan, tertib, dan akuntabel.
Pertemuan tersebut disebut sebagai bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Papua Barat memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam mendorong tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien.
Dalam siaran pers, Dominggus menyampaikan komitmen pemerintah provinsi untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah, memperkuat disiplin pelaksanaan anggaran, serta mengoptimalkan pemanfaatan belanja daerah agar lebih berorientasi pada peningkatan pelayanan publik dan percepatan pembangunan.
Ia juga menekankan perlunya dukungan pembinaan dan pendampingan dari Kemendagri untuk meningkatkan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah, memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian internal, serta mengoptimalkan pengelolaan pendapatan daerah guna mendorong kemandirian fiskal Papua Barat.
“Upaya pemerintah daerah bisa berjalan maksimal, tentu membutuhkan dukungan dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri,” ujar Dominggus.
Menanggapi hal tersebut, Agus Fatoni menyatakan dukungan terhadap langkah Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah. Menurutnya, Kemendagri akan terus memberikan pembinaan, pendampingan teknis, serta penguatan kebijakan agar pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pertemuan itu diharapkan memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, sekaligus mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Papua Barat didampingi Sekretaris Daerah Papua Barat Ali Baham Temongmere, Pelaksana Tugas Kepala Bappeda Charlie Heatubun, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Bondan Santoso, Kepala Biro Pemerintahan Setda Papua Barat Samoel Aronggear, serta Kepala Badan Penghubung Papua Barat Erik Ayatanoi.
