Gubernur Jambi Al Haris menegaskan pemerintah daerah tetap mengutamakan transparansi dan akuntabilitas dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Penegasan itu disampaikan saat ia menghadiri taklimat awal (entry meeting) pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2025 yang diselenggarakan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Menurut Al Haris, pemeriksaan tersebut merupakan bagian penting untuk memastikan pengelolaan anggaran daerah berjalan tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia juga menyatakan kesiapan Pemerintah Provinsi Jambi untuk mendukung penuh proses pemeriksaan yang dilakukan BPK RI.

Gubernur menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prioritas dalam seluruh tahapan pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Ia turut mengingatkan pentingnya peran seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Dalam kesempatan itu, Al Haris memerintahkan jajaran pemerintah daerah agar kooperatif dan responsif terhadap setiap proses pemeriksaan yang dilakukan tim BPK RI Perwakilan Jambi. Ia berharap hasil pemeriksaan LKPD 2025 dapat kembali menghasilkan opini terbaik bagi Provinsi Jambi, yang dinilai dapat menjadi indikator meningkatnya kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.

Kegiatan entry meeting tersebut juga dihadiri pimpinan daerah dari berbagai wilayah di Indonesia. Melalui forum ini, diharapkan terbangun kesamaan persepsi serta langkah strategis dalam menghadapi pemeriksaan keuangan oleh BPK RI, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan BPK dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik.

Dengan keikutsertaan dalam kegiatan tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi menyatakan kesiapan untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah guna mendukung pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.