Jakarta — Di tengah kondisi ekonomi nasional yang dinilai masih tertekan oleh situasi global, melemahnya daya beli, dan meningkatnya beban hidup masyarakat kecil, Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Jakarta Timur menilai negara semestinya menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Dalam pernyataannya, Ketua DPC GMNI Jakarta Timur Jansen Henry Kurniawan menyoroti paradoks ekonomi awal 2026 yang secara makro terlihat stabil, namun dinilai menekan kehidupan masyarakat.
Dalam pernyataan tersebut disebutkan konsumsi rumah tangga yang menyumbang sekitar 53% Produk Domestik Bruto (PDB) masih tumbuh sekitar 5,11%, tetapi kualitas pertumbuhannya dinilai melemah karena upah riil disebut tidak mampu mengejar laju inflasi. Tekanan itu, menurutnya, turut terlihat pada struktur sosial, termasuk menyusutnya kelas menengah. Ia menyebut data menunjukkan sekitar 1,1 juta orang turun dari kelas menengah, sementara kelompok rentan bertambah hingga 4,5 juta orang, dengan hampir separuh kelas menengah mengalami penurunan daya beli. Gini ratio di kisaran 0,36 juga dinilai menunjukkan ketimpangan yang masih nyata.
Selain faktor domestik, ia menilai ketidakpastian ekonomi global berpotensi menambah kerentanan, termasuk yang dikaitkan dengan perang dagang negara-negara besar serta perang militer AS-Iran yang menurutnya dapat berdampak pada Indonesia.
Di tengah situasi tersebut, GMNI Jakarta Timur menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai belum dikelola secara baik. Program yang diharapkan dapat memperkuat gizi masyarakat serta mendukung persiapan bonus demografi 2035 dan Indonesia Emas 2045 itu, menurutnya, justru memperlihatkan persoalan tata kelola, pemborosan anggaran, dan lemahnya pengawasan.
Ia menyinggung adanya dugaan penipuan dalam pengadaan program MBG di Sleman pada 2026 dengan kerugian sekitar Rp200 juta, serta di Pekalongan pada 2025 dengan kerugian sekitar Rp114 juta. Kasus-kasus tersebut disebut sebagai gambaran lemahnya sistem pengawasan dan kontrol dalam pelaksanaan program.
GMNI Jakarta Timur juga menyoroti temuan lapangan pada periode 2025–2026 yang sempat viral dan disebut telah dikonfirmasi adanya evaluasi oleh pihak pengelola program. Dalam pernyataan itu, disebutkan sejumlah masalah operasional, mulai dari kendaraan operasional yang dinilai tidak sesuai peruntukan dan diduga dibiarkan menjadi tempat pembuangan sampah, penempatan fasilitas MBG di lokasi yang tidak layak dan tidak higienis, hingga adanya sanksi terhadap sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akibat pelanggaran standar pengelolaan.
Selain itu, GMNI Jakarta Timur mempertanyakan pengadaan motor listrik dalam program MBG pada tahun anggaran 2025. Dalam pernyataan tersebut disebutkan jumlah pengadaan mencapai 25.000 unit dengan realisasi 21.801 unit hingga awal 2026, serta nilai anggaran sekitar Rp1,2 triliun. Di tengah situasi masyarakat yang disebut masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, alokasi anggaran tersebut dinilai menimbulkan pertanyaan terkait urgensi, efektivitas, dan distribusinya.
Dalam pernyataan yang juga merujuk pada ajaran Soekarno mengenai keberpihakan negara kepada kaum marhaen, GMNI Jakarta Timur menilai pengelolaan MBG saat ini tidak sejalan dengan prinsip pengelolaan yang ketat, transparan, dan akuntabel. Mereka menilai ketika anggaran besar tidak tepat sasaran dan pengawasan lemah, tujuan program berisiko tidak tercapai.
Atas dasar itu, DPC GMNI Jakarta Timur menyampaikan tiga tuntutan: meminta Presiden RI Prabowo Subianto melakukan evaluasi total terhadap pelaksanaan MBG; meminta pencopotan Kepala BGN Dadan Hindayana karena dinilai gagal memastikan program berjalan sebagaimana mestinya; serta meminta penghentian sementara program MBG hingga negara dinilai siap dan berkomitmen menjalankannya secara tepat sasaran.
