Ketidakpastian ekonomi global kian dirasakan pelaku usaha di dalam negeri seiring konflik geopolitik di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Situasi tersebut memicu gejolak pada sektor energi dan logistik dunia, yang berimbas pada meningkatnya biaya dan ketidakpastian pasokan.
Ketua Gabungan Importir Nasional Indonesia (GINSI) Jawa Timur, Hana Belladina, menyatakan kondisi global saat ini berada dalam tekanan berat. Menurutnya, lonjakan harga minyak dunia dan terganggunya jalur distribusi internasional, khususnya di kawasan strategis seperti Selat Hormuz, berdampak langsung pada biaya logistik dan kepastian pasokan.
“Ketidakpastian kini menjadi tantangan sehari-hari bagi pelaku usaha, mulai dari fluktuasi harga, perubahan regulasi, hingga hambatan operasional di lapangan,” ujar Hana Belladina saat pelantikan Badan Pengurus Daerah (BPD) GINSI Jawa Timur di Surabaya, Jumat (10/4).
Ia menilai kondisi tersebut menjadi ujian sekaligus momentum bagi pelaku usaha untuk memperkuat daya tahan dan kemampuan adaptasi. Belladina juga menekankan bahwa krisis dapat menghadirkan peluang bagi pihak yang mampu berinovasi dan bergerak cepat.
“Setiap krisis selalu menghadirkan peluang. Kuncinya adalah adaptasi. Kita tidak boleh kehilangan optimisme, justru saat inilah ketangguhan kita diuji,” tegasnya.
Dalam konteks ini, ia berharap GINSI Jawa Timur tidak hanya berperan sebagai organisasi, tetapi juga menjadi wadah strategis yang mampu memberikan solusi, perlindungan, serta arah bagi para anggotanya. Ia turut mengajak pelaku usaha untuk tetap berani mengambil langkah dan membangun kepercayaan di tengah tekanan global, seraya menilai masa depan dunia usaha ditentukan oleh kemampuan bertahan dan terus melangkah maju.
Sementara itu, Ketua Umum GINSI, Subandi, menyoroti pentingnya peran importir dalam menjaga keberlangsungan industri nasional. Ia menyebut sebagian besar industri di Indonesia masih bergantung pada bahan baku impor, termasuk industri plastik.
Menurut Subandi, kenaikan harga minyak dunia telah mendorong lonjakan biaya pengiriman barang impor (freight cost), yang berdampak pada kenaikan harga produk berbahan plastik hingga 40–50 persen. Tekanan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga disebut semakin memperberat beban pelaku usaha.
“Biaya mendatangkan barang kini menjadi perhatian utama. Jika terus meningkat, bukan tidak mungkin aktivitas impor menurun, yang berujung pada terganggunya pasokan bahan baku industri,” jelasnya.
Ia mengingatkan, apabila kondisi tersebut tidak segera diantisipasi, hambatan pasokan dapat mengganggu roda produksi industri nasional dan berdampak pada perekonomian secara luas.
Untuk itu, Subandi mendorong pemerintah menghadirkan solusi konkret bagi pelaku usaha. Ia menilai langkah yang krusial antara lain menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, memastikan kecukupan cadangan devisa, serta memberikan insentif dan relaksasi pajak. Selain itu, penyederhanaan perizinan dinilai penting untuk memperlancar arus impor bahan baku yang dibutuhkan industri.
“Pemerintah perlu memastikan stabilitas ekonomi tetap terjaga, sekaligus memberikan kemudahan bagi pelaku usaha agar tetap mampu bertahan dan berkembang di tengah tekanan global,” pungkasnya.
