Ketegangan geopolitik di Timur Tengah dinilai menambah tekanan terhadap perekonomian global, termasuk Indonesia. Dampaknya berpotensi merambat melalui lonjakan harga energi, pelemahan nilai tukar, hingga ancaman inflasi impor yang dapat menahan laju pertumbuhan ekonomi nasional pada 2026. Di saat yang sama, daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih membuat konsumsi rumah tangga—selama ini penopang utama pertumbuhan—mulai kehilangan daya dorong.
Dosen Departemen Ekonomika dan Bisnis, Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada, Yudistira Hendra Permana, menilai ketidakpastian global justru menjadi tantangan yang lebih kompleks ketimbang konflik terbuka. Menurutnya, dinamika geopolitik saat ini lebih banyak diwarnai manuver dan tekanan antarnegara, sehingga arah perubahan sulit diprediksi dan respons kebijakan yang tergesa berisiko memperbesar masalah.
Yudistira menjelaskan tekanan global kemudian masuk ke dalam negeri melalui berbagai saluran ekonomi yang saling terkait. Ia menilai inflasi yang terjadi saat ini lebih banyak dipicu kenaikan biaya produksi, bukan peningkatan permintaan. Kenaikan harga energi dan bahan baku berdampak langsung pada sektor riil, termasuk komoditas pangan. Gangguan pasokan dan meningkatnya ongkos produksi di sektor pangan turut mendorong kenaikan harga di tingkat konsumen.
Kondisi tersebut juga disebut memengaruhi kepercayaan pelaku usaha terhadap prospek ekonomi ke depan. Yudistira menyampaikan hasil survei terhadap pelaku industri menunjukkan adanya kekhawatiran bahwa tekanan akan semakin besar dalam waktu dekat. Dunia usaha menilai ketidakpastian global dan domestik dapat menghambat ekspansi maupun investasi, sehingga kehati-hatian menjadi sikap yang banyak diambil.
Di tengah tekanan tersebut, Yudistira menilai kebijakan ekonomi Indonesia masih cenderung berorientasi jangka pendek. Ia menyebut banyak keputusan lebih berfokus menjaga stabilitas sesaat ketimbang membangun fondasi jangka panjang, sehingga kebijakan terlihat reaktif. Ia juga mengingatkan ruang fiskal berpotensi tertekan ketika pemerintah menjalankan berbagai program prioritas dengan kebutuhan anggaran besar tanpa perencanaan yang matang.
Selain itu, ia menyoroti pertimbangan politik yang kerap memengaruhi arah kebijakan ekonomi. Menurutnya, sejumlah program berpotensi dijalankan bukan semata berdasarkan kebutuhan ekonomi, melainkan juga mempertimbangkan dampak politik. Jika tidak diiringi perencanaan yang matang, kondisi ini dapat menambah beban fiskal dan mengurangi ruang gerak pemerintah dalam merespons krisis pada jangka panjang.
Dampak dari pendekatan kebijakan yang dinilai belum optimal tersebut disebut mulai terasa pada sektor riil dan sistem keuangan. Yudistira menekankan tekanan biaya dan ketidakpastian dapat membuat penyaluran kredit melambat. Perbankan juga menghadapi tantangan menjaga keseimbangan antara bunga simpanan dan bunga kredit di tengah dinamika suku bunga global, yang pada akhirnya dapat mempersempit ruang dunia usaha untuk berkembang.
Untuk menghadapi situasi ini, Yudistira menegaskan pentingnya komitmen pada kebijakan jangka panjang. Ia menilai investasi pada pembangunan sumber daya manusia dan transformasi sektor energi menjadi kunci memperkuat ketahanan ekonomi. Menurutnya, tanpa langkah strategis yang konsisten, Indonesia berisiko terus berada dalam siklus kebijakan jangka pendek.
Ia menutup dengan menilai fondasi kebijakan ekonomi Indonesia belum sepenuhnya kuat untuk menghadapi krisis berlapis. Sejumlah tantangan struktural, menurutnya, masih perlu dibenahi agar kebijakan berjalan lebih efektif. Dalam kondisi ketidakpastian saat ini, konsistensi serta arah kebijakan dinilai menjadi faktor krusial.
