Jakarta—Guru Besar Universitas Airlangga Rahma Gafmi menilai pemangkasan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh Bank Dunia dari 4,8 persen menjadi 4,7 persen perlu dibaca sebagai pengingat untuk memperkuat kembali mesin pertumbuhan ekonomi.
Rahma mengatakan revisi proyeksi tersebut merupakan sinyal “kuning” yang perlu dicermati dalam konteks lebih luas, termasuk dinamika eksternal seperti eskalasi geopolitik Iran–Israel–Amerika. Menurutnya, prediksi itu mencerminkan sejumlah tantangan yang sedang dihadapi perekonomian domestik.
Salah satu faktor yang dinilai berpengaruh adalah perlambatan konsumsi rumah tangga. Konsumsi yang menyumbang lebih dari 50 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) disebut tengah tertekan, terutama dari sisi daya beli masyarakat kelas menengah.
Ia menilai tekanan tersebut tercermin pada penjualan ritel dan kendaraan bermotor yang cenderung stagnan, di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok yang tidak sepenuhnya diimbangi oleh peningkatan upah riil.
Selain itu, kebijakan moneter yang ketat turut memengaruhi aktivitas ekonomi. Suku bunga yang relatif tinggi untuk menjaga stabilitas nilai tukar berdampak pada mahalnya biaya pinjaman, baik untuk kredit usaha maupun perumahan, sehingga pelaku usaha dan investor menjadi lebih berhati-hati.
Rahma menyebut angka pertumbuhan 4,7 persen lebih mendekati realitas di lapangan dibanding target optimistis di atas 5 persen. Ia menambahkan, meskipun inflasi secara makro terlihat terkendali, pada level mikro sejumlah sektor usaha—terutama manufaktur dan tekstil—sedang mengalami kesulitan.
Dari sisi eksternal, ia juga menyoroti perlambatan ekonomi global dan melemahnya permintaan dari mitra dagang utama seperti China yang berdampak pada kinerja ekspor komoditas Indonesia.
Menurut Rahma, pemangkasan proyeksi tersebut merupakan peringatan bahwa mesin pertumbuhan konvensional mulai kehilangan tenaga, sehingga dibutuhkan stimulus baru atau penguatan daya beli masyarakat bawah dan menengah agar pertumbuhan kembali ke jalur 5 persen.
Meski demikian, Rahma menilai target pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen masih dapat diupayakan dengan mengoptimalkan sejumlah sektor secara bersamaan.
Pertama, ia menekankan penguatan industri pengolahan sebagai kontributor utama PDB melalui hilirisasi, termasuk pengolahan komoditas seperti nikel, tembaga, dan bauksit menjadi produk bernilai tambah tinggi, serta pengembangan rantai pasok industri baterai dan kendaraan. Ia menyebut sektor manufaktur merupakan kontributor PDB terbesar, sekitar 19–20 persen, sehingga agar target 5 persen tercapai, manufaktur perlu tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi nasional.
Kedua, sektor pertanian dinilai memiliki potensi menjadi motor pertumbuhan baru melalui peningkatan produktivitas, penyederhanaan distribusi pupuk, serta penguatan program ketahanan pangan untuk menjaga stabilitas harga. Rahma menyebut pada 2025 sektor ini mencatatkan pertumbuhan di atas 5 persen, berbalik dari tren sebelumnya yang berada di bawah 2 persen.
Ketiga, ia menyoroti peran konsumsi rumah tangga yang mencapai sekitar 54 persen terhadap PDB. Menurutnya, menjaga daya beli menjadi kunci, antara lain melalui stabilitas harga pangan, percepatan belanja pemerintah, serta penciptaan lapangan kerja melalui investasi.
Keempat, masuknya investasi asing langsung (FDI) disebut dapat memberi efek berganda terhadap penciptaan lapangan kerja formal dan peningkatan pendapatan. Rahma juga menekankan pentingnya mempercepat eksekusi anggaran sejak kuartal I agar perputaran uang di masyarakat meningkat melalui proyek infrastruktur, seperti irigasi, waduk, embung untuk mitigasi kemarau panjang, perbaikan jembatan terdampak bencana, serta perbaikan jalan, yang sekaligus memperluas program padat karya.
Kelima, Rahma menilai sektor energi hijau dan ekonomi digital memiliki prospek pertumbuhan kuat ke depan. Ia menyinggung program pengembangan biodiesel dan investasi teknologi sebagai peluang mendorong efisiensi serta pertumbuhan berkelanjutan. Salah satu contoh yang disebut adalah proyek Biodiesel B50 yang dijadwalkan mulai Juli 2026 dan diproyeksikan dapat menghemat anggaran hingga Rp48 triliun, sehingga diperlukan penetapan skala prioritas.
