Penerapan prinsip environmental, social, and governance (ESG) dinilai menjadi kunci untuk mempercepat dekarbonisasi sekaligus menjaga daya saing industri nasional di tengah perubahan pasar dan tuntutan transisi energi.
Penekanan tersebut mengemuka dalam Katadata ESG Forum bertajuk Akselerasi Dekarbonisasi & Bisnis Hijau - Indonesia melalui ESG yang digelar di Main Hall Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin. Forum itu juga disebut menjadi bagian dari penguatan ekosistem Katadata ESG Insight atau KESGI.
Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengatakan agenda ESG tidak bisa lagi diposisikan sebagai slogan atau isu jangka panjang semata. Menurut dia, dunia usaha sudah berhadapan langsung dengan tuntutan keberlanjutan.
“ESG ini bukan masalah masa depan. ESG ini bukan password, tapi sudah jadi bahasa utama. Modal dunia usaha sekarang tidak hanya mencari profit, tetapi juga mencari sustainability,” kata Eddy, Senin (6/4).
Eddy menilai transisi energi di Indonesia harus dijalankan secara realistis, namun tetap ambisius. Ia menyoroti tantangan besar karena sektor industri, transportasi, dan rumah tangga masih sangat bergantung pada energi fosil dan bahan baku impor.
“Emisi ini masih akan tetap kita keluarkan untuk waktu-waktu ke depan. Karena itu, yang penting adalah bagaimana kita melakukan pengelolaan terhadap emisi ini dan menjalankan target pengurangan emisi secara konsisten,” ujarnya.
Ia juga menegaskan biaya transformasi menuju ESG memang tidak kecil. Namun, ia menilai biaya yang harus ditanggung bila dunia usaha mengabaikan standar keberlanjutan justru bisa lebih besar, mulai dari kehilangan pasar hingga penurunan kepercayaan investor.
“ESG itu juga harus kita lihat dalam struktur biaya perusahaan. Tapi kalau kita tidak melaksanakan ESG, berapa biaya yang harus kita tanggung? Itu yang harus dihitung,” katanya.
Menurut Eddy, pasar global kini semakin sensitif terhadap sumber energi, jejak karbon, dan kepatuhan lingkungan suatu produk. Kondisi itu membuat perusahaan yang tidak beradaptasi berisiko kehilangan kontrak serta menghadapi hambatan baru di pasar ekspor.
Selain aspek lingkungan, Eddy menyoroti pentingnya tata kelola atau governance dalam implementasi ESG. Ia menyebut governance menjadi fondasi karena berkaitan dengan kepercayaan pasar, investor, dan publik terhadap korporasi maupun negara.
“Kalau kita tidak melaksanakan governance itu, dampaknya sangat besar terhadap kepercayaan investor, kepercayaan pemerintahan, dan kepercayaan semua pihak,” tutupnya.
